Ahmad Muzani di Sidang MPR 2025: Perkuat Etika Politik, Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi

Jakarta, Kabariku – Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna MPR, DPR, dan DPD, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Agenda kenegaraan ini menggabungkan penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPR-DPD. Tradisi tahunan tersebut menjadi sarana bagi lembaga negara untuk menyampaikan capaian dan evaluasi kerja secara terbuka kepada rakyat.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang memimpin sidang, membuka sambutannya dengan ajakan untuk memaknai Hari Kemerdekaan sebagai momen refleksi dan perbaikan.

“Peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada upacara bendera atau parade. Ia harus menjadi titik tolak memperkuat demokrasi, memberantas korupsi, dan memastikan pembangunan bangsa berjalan pada jalurnya,” ujar Muzani.

Menurutnya, kemerdekaan adalah amanat untuk membangun negara yang bersih, adil, dan berkelanjutan.

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum atau kerugian finansial negara. Ia adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan, pengkhianatan terhadap demokrasi, dan pengkhianatan terhadap harapan masa depan bangsa,” tegasnya.

Muzani juga mengingatkan pentingnya menjunjung etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001.

“Etika itu harus hadir dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum yang memberikan keadilan, dan budaya ilmu yang menghargai kelestarian lingkungan,” katanya.

Terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), Muzani menjelaskan bahwa Badan Pengkajian MPR bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan telah merampungkan rumusan awal.

“Kami mengundang seluruh elemen bangsa untuk memberikan masukan. PPHN penting agar pembangunan tidak terhenti hanya karena pergantian pemerintahan. Pembangunan harus terukur, berkesinambungan, dan berpihak pada rakyat,” ucapnya.

Muzani menegaskan, PPHN akan menjadi pedoman jangka panjang yang mengikat kebijakan strategis negara.

“PPHN bukan untuk membatasi kreativitas pemerintah, tapi untuk memastikan bahwa setiap pemerintahan melanjutkan cita-cita bangsa tanpa menyimpang dari konstitusi,” jelasnya.

Di ranah internasional, ia menggarisbawahi pentingnya politik luar negeri Indonesia yang konsisten berpihak pada kemanusiaan.

“Kita harus tetap mengedepankan dialog, menghindari kekerasan, dan mendukung penyelesaian damai setiap konflik global. Ini adalah amanat Konferensi Asia Afrika yang harus kita jaga,” kata Muzani.

Pernyataan ini, lanjutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin pertama tentang memperkokoh demokrasi yang bermartabat dan poin keempat tentang percepatan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan rakyat.

“Kita ingin memastikan setiap kebijakan negara bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan berpihak pada rakyat,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Muzani mengingatkan momentum 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi.

“Hari itu adalah pengingat bahwa UUD NRI 1945 harus dijalankan secara murni dan konsekuen. Kita ingin memastikan arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari cita-cita kemerdekaan,” pungkasnya.***

Baca juga :