Menko Marves Apresiasi Kinerja KPK di Bawah Kepemimpinan Firli Bahuri dalam Pencegahan Korupsi

Jakarta, Kabariku- Bank Dunia merilis melorotnya nilai Logistics Performance Index (LPI)  tahun 2023. Seperti diketahui bahwa posisi Indonesia anjlok 17 peringkat dari peringkat 46 di tahun 2018 menjadi peringkat ke-63 tahun 2023, dengan penurunan skor dari 3,15 menjadi 3,0.

Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia pada tahun 2023 ini berdasarkan pengukuran di 139 negara/ekonomi. Terdapat 6 dimensi LPI, yaitu Customs, Infrastructure, International Shipments, Logistics Competence and Quality, Timelines, dan Tracking & Tracing.

Hal tersebut menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan antara Stranas PK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan korupsi.

Disela penyampaian materinya, Luhut mengatakan masyarakat jangan hanya melihat jumlah penindakan sebagai indikator keberhasilan kinerja KPK.

Fungsi KPK, menurut Luhut, tidak hanya persoalan penindakan, melainkan juga perbaikan sistem dan pencegahan.

Hal itu disampaikan Menko Marves saat menjadi keynote speaker Bincang Stranas PK bertajuk “Kok Bisa, Rapor Logistik Turun saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia” berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

“Semua pengennya penindakan, jangan drama-drama saja yang ingin dilihat. Lihat masalah itu holistik, jangan didramatisir, yang dilakukan KPK sangat banyak,” ujar Luhut.

Luhut menyebut, banyak masyarakat yang tidak tahu dengan upaya KPK membantu pemerintah memperbaiki sistem di pelabuhan. Hasilnya, mampu menurunkan biaya logistik dari 23,9 persen menjadi 16 persen dan ditargetkan terus menurun hingga 10 persen.

“Enggak banyak yang tahu program yang kita buat, digitalisasi di pelabuhan, digitalisasi Simbara, semua itu menghemat mungkin ratusan triliun, jadi fungsi pencegahan sudah bagus, kalau pencegahan bagus, penindakan akan berkurang,” ucap Luhut.

Luhut menyampaikan upaya penurunan biaya logistik di pelabuhan Indonesia tidak serta merta bisa dibandingkan dengan negara lain. Faktor geografis, jumlah pelabuhan, dan penduduk harus menjadi komponen agar memberikan gambaran menyeluruh.

Dengan ekosistem yang terintegrasi, pemerintah telah mampu memperbaiki pelabuhan besar. Namun, Luhut tak menutup mata dengan potensi penyelundupan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan tikus atau kecil.

“Itu masalah kita bersama, bukan KPK saja. Saya juga pusing itu lihat itu, karena kita sudah benahi pelabuhan besar, masih ada pelabuhan tikus. Misalnya penyelundupan sawit itu masih dilakukan,” ucap Luhut.

Kata Luhut, pemerintah telah memperketat dan mengurangi aksi penyelundupan di pelabuhan tikus dengan keterlibatan KPK.

“Makanya sekarang kita satukan karantina, banyak yang tidak suka disatukan, kita bikin, jadi sekarang karantina terpusat, ini mengurangi kebocoran,” sambung Luhut.

Luhut menilai karantina terpusat juga akan mendeteksi jika terjadi penyelundupan, termasuk pada dugaan bocornya ekspor lima juta ton bijih nikel dari Indonesia ke Cina mulai 2021 hingga 2022.

“Saya sudah bilang usut dari sumbernya, enggak susah, siapa yang menerima dan kirim, berangkat dari mana, kapalnya apa. Dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa dilacak. Satgas laut sudah dibuat untuk mengatasi penyelundupan,” kata Luhut.

Pada kesempatan itu, Luhut mengatakan KPK melalui Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan berperan besar dalam membantu pemerintah membangun ekosistem berbasis digitalisasi dalam upaya pencegahan korupsi.

“(Penguatan pencegahan) memang harus ke situ, ngapain bangsa ini kita pamer-pamer OTT melulu, bangga lihat itu. OTT Rp 50 juta, Rp 100 juta, kau tidak pernah cerita berapa mereka (KPK) menghemat triliunan rupiah,” ujar Luhut.

Luhut mengatakan Firli dan Pahala justru mampu mengubah paradigma dengan menekankan aspek pencegahan yang justru memberikan dampak besar bagi penghematan melalui digitalisasi. Luhut pun menyampaikan capaian pimpinan KPK tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya lapor ke presiden, Pak Presiden kerjanya si Pahala sama Firli ini hebat, paten. Karena menurut saya angka urusannya. Saya senang Pak Pahala disini, tapi sudah kelamaan juga, mesti dipromosikan,” ucap Luhut.

Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Jokowi agar Pahala mendapatkan promosi. Luhut menilai Indonesia memerlukan lebih banyak figur seperti Pahala yang berani dalam melakukan pencegahan korupsi.

“Saya sampai bilang ke presiden, Pak Presiden pokoknya kita harus dorong dia karena kita harus cari orang-orang seperti Pahala yang berani. Kalau belum sempurna, yes, tapi jangan bilang hanya nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan,” ucap Luhut.

Luhut mengaku setuju dengan langkah penindakan yang dilalukan oleh KPK. Namun, hal ini bukan menjadi tolok ukur kesuksesan KPK. Luhut ingin publik memberikan kredit atas kerja-kerja KPK dalam hal pendidikan dan pencegahan korupsi.

“Kalau makin sedikit yang ditangkap karena digitalisasi kenapa tidak. Kalau OTT-nya tidak ada malah lebih bagus, berarti pencegahannya lebih baik,” tandas Luhut.

Terkait melorotnya nilai LPI Indonesia,  Stranas PK menjadi fasilitator dengan melakukan diskusi bersama Bank Dunia selaku penerbit hasil Logistics Performance Index (LPI), serta pihak pemerintah dan para stakeholder logistic di pelabuhan untuk bersama-sama berdiskusi terkait anjloknya peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia.

Diskusi akan menghadirkan senior logistic specialist dari World Bank , Lamiaa Bennis, dan stakeholder pelabuhan terkait performa logistik, yaitu direktur utama Pelindo dan  CEO Supply Chain Indonesia.

Diskusi juga akan menghadirkan Susiwijono Moegiarso, sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara bertindak selaku keynote speaker adalah  Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.***

Red/K.000