Transaksi Mencurigakan 300 Triliun, Sri Mulyani: Informasi PPATK ke Menkopolhukam dan Kemenkeu Tidak Sama

Jakarta, Kabariku- Transaksi mencurigakan Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan kini terus menjadi sorotan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merasa tak mendapat laporan, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data lengkap mengenai informasi transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sri Mulyani mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi tentang hitungan transaksi janggal sehingga mencapai Rp300 triliun.

“Hitungannya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat,” kata Sri Muyani ketika menggelar jumpa pers di Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

Sementara itu dikutip dari unggahan di Instagramnya, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih kepada MenkoPolhukam Mahfud MD atas informasi adanya transaksi janggal Rp. 300 Triliun tersebut.

“Saya berterima kasih atas dukungan Pak @mohmahfudmd kepada saya dan Kemenkeu untuk melakukan pembersihan Kemenkeu dari praktik Korupsi,” unggahnya, Sabtu (11/3/2023).

Namun, katanya, terkait data PPATK tentang transaksi mencurigakan Rp300 triliun, sampai siang ini (Sabtu, 11 Maret 2023), pihaknya belum pernah menerima data dari PPATK.

Ia menambahkan, informasi yang disampaikan PPATK kepada dirinya selaku Menteri Keuangan, tidak sama dengan yang disampaikan kepada Menkopolhukam Mahfud MD dan yang disampaikan ke APH.

“Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tersebut ke masyarakat agar tidak simpang siur,” lanjutnya.

Sri Mulyani mencotohkan, tentang kasus RAT, informasi PPATK kepada Kemenkeu hanya terkait 4 rekening yang terjadi dalam kurun waktu 2016-2019. Nilai transaksi antara Rp. 50 Juta – Rp. 125 Juta.

“Sementara Informasi PPATK tentang RAT yang dikirim Pak Mahfud dan APH sejak 2013 menyangkut transaksi belasan miliar rupiah jauh lebih besar. Data ini TIDAK disampaikan kepada Menkeu/Irjen Kemenkeu,” ujarnya.

Informasi PPATK ke Itjen Kemenkeu dari tahun 2007 s.d. 2023, total berjumlah 266 menyangkut 964 pegawai.

“185 informasi tsb adalah ATAS PERMINTAAN Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK,” uangkapnya lagi.

Demikian pernyataan Sri Mulyani mengenai informasi adanya transaksi mencurigakan Rp. 300 Triliun di lingkungan kementeriannya.***

Red/k.102