Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Bahas Revisi UU KPK hingga Oligarki 9 Naga

Jakarta, Kabariku – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah tokoh nasional di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar lima jam, dari Jumat sore hingga malam, 30 Januari.

Samad mengatakan dirinya diundang dalam kapasitas sebagai mantan pimpinan KPK. Dalam pertemuan terbatas itu, hadir sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Yang hadir dari pemerintah antara lain Presiden Pak Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Pak Sjafrie, serta Mayjen (Purn) Zacky Makarim. Selain itu ada Prof. Dr. Siti Zuhro dari BRIN dan beberapa tokoh lainnya,” kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2/2025).

Menurut Samad, suasana diskusi berlangsung santai namun serius. Presiden Prabowo memaparkan berbagai program pemerintah, termasuk agenda penyelamatan sumber daya alam serta hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Bahas Indeks Persepsi Korupsi dan Peran KPK

Dalam diskusi tersebut, Samad diminta memberikan pandangan mengenai upaya meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia menilai pemberantasan korupsi perlu diarahkan pada akar permasalahan agar hasilnya lebih efektif.

Samad merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menekankan empat aspek utama, yakni penyuapan lintas negara, perdagangan pengaruh, peningkatan kekayaan penyelenggara negara, dan suap di sektor swasta.

Ia juga menanggapi pertanyaan Presiden Prabowo terkait melemahnya kinerja KPK dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Samad, revisi Undang-Undang KPK pada 2019 berdampak pada berkurangnya independensi lembaga antikorupsi tersebut.

“Dalam UNCAC ditegaskan bahwa lembaga antikorupsi harus bersifat independen dan tidak berada di bawah rumpun eksekutif,” ujarnya.

Selain itu, Samad menyinggung proses seleksi pimpinan KPK di masa lalu yang dinilai tidak sepenuhnya mengakomodasi masukan masyarakat, serta pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemberhentian puluhan pegawai KPK.

Reformasi Kepolisian dan Penyelamatan SDA

Isu reformasi kepolisian juga menjadi salah satu topik yang dibahas. Samad menyampaikan bahwa seluruh peserta pertemuan sepakat perlunya pembenahan institusi kepolisian secara menyeluruh.

Selain itu, pembicaraan mengenai penyelamatan sumber daya alam (SDA) turut mengemuka, seiring dengan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Samad mengatakan upaya penyelamatan SDA sejatinya telah dilakukan sejak lama, termasuk saat dirinya menjabat sebagai pimpinan KPK.

“Fokus pemberantasan korupsi bisa diarahkan pada penyelamatan sumber daya alam, karena berkaitan langsung dengan pendapatan negara,” kata Samad.

Board of Peace dan Sikap terhadap Oligarki

Presiden Prabowo, kata Samad, juga menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun keikutsertaan Indonesia disebut bukan keputusan final yang tak bisa ditinjau ulang.

“Kalau dalam perjalanannya menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza, Indonesia bisa menarik diri,” ujar Samad menirukan pernyataan Prabowo.

Di akhir pertemuan, Samad mengungkapkan penegasan Prabowo mengenai sikapnya terhadap oligarki. Presiden disebut berkomitmen untuk tidak berkompromi dengan pihak-pihak yang merusak dan mengeruk keuntungan dari sumber daya alam.

“Dia bilang akan mengejar oligarki yang merampok negara, siapa pun itu. Mau 9 naga sekalipun, dia tidak akan bernegosiasi,” kata Samad.

Pernyataan tersebut, menurut Samad, menjadi penegasan politik Prabowo bahwa agenda pemberantasan korupsi dan penyelamatan SDA akan menjadi garis keras pemerintahannya ke depan.