Menko Yusril Bahas Transfer Narapidana dengan Dubes Filipina

Jakarta, Kabariku— Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Christopher B. Montero, di Jakarta.

Pertemuan kenegaraan itu, berfokus pada penguatan kerja sama hukum Indonesia–Filipina, termasuk peluang transfer of prisoner bagi warga negara Indonesia (WNI) Taufiq Rifqi.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Taufiq Rifqi adalah WNI yang ditangkap di Cotabato City, Filipina Selatan pada 2 Oktober 2003 dan divonis penjara seumur hidup atas kasus terorisme terkait pemboman hotel. Hingga saat ini, ia telah menjalani hukuman selama 22 tahun.

Yusril menyampaikan, pembahasan transfer narapidana harus dilakukan secara hati-hati dengan menghormati kedaulatan hukum Filipina, namun tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepentingan nasional.

“Pembahasan transfer of prisoner tidak dimaknai sebagai upaya mengurangi atau meniadakan hukuman. Ini mekanisme kerja sama hukum yang memungkinkan pembinaan dilakukan di negara asal, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di kedua negara,” kata Yusril, di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Ia menekankan, pemerintah Indonesia tetap menjalankan fungsi perlindungan terhadap WNI yang berhadapan dengan hukum di luar negeri melalui jalur diplomatik dan konsuler, tanpa mencampuri proses peradilan negara lain.

“Negara hadir untuk memastikan hak-hak dasar warga negara terpenuhi, sekaligus menjaga hubungan baik dan saling menghormati sistem hukum masing-masing,” ujarnya.

Bahas “Undocumented Persons” di Perbatasan

Selain isu transfer narapidana, pertemuan juga membahas persoalan warga keturunan Indonesia–Filipina yang hidup tanpa dokumen kependudukan (undocumented persons), termasuk WNI yang berada di Filipina.

Yusril menegaskan, persoalan tersebut merupakan isu kemanusiaan yang memerlukan kerja sama erat kedua negara melalui pendekatan administratif dan rekonsiliasi, terutama di wilayah perbatasan.

“Pendekatan administratif dan rekonsiliasi menjadi kunci agar hak-hak dasar mereka dapat dipenuhi secara bermartabat,” tuturnya.

Sementara itu, Dubes Filipina Christopher B. Montero menyampaikan dukungan terhadap penguatan dialog hukum Indonesia–Filipina, termasuk pembahasan transfer of prisoner.

“Filipina menghargai pendekatan Indonesia yang mengedepankan dialog, hukum, dan kemanusiaan. Setiap bentuk kerja sama akan dikaji sesuai hukum nasional Filipina dan komitmen internasional kami,” ujar Montero.

Dalam kesempatan yang sama, Montero juga menyampaikan kabar terbaru mengenai Mary Jane, warga Filipina yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati di Indonesia dalam kasus narkotika dan kini menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Manila.

“Mary Jane saat ini dalam kondisi sehat dan menjalani pembinaan. Kami mengapresiasi kerja sama yang baik dengan Pemerintah Indonesia,” pungkasnya.

Pertemuan ini menegaskan, komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama hukum dan kemanusiaan yang didasarkan pada penghormatan kedaulatan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta stabilitas dan keamanan kawasan.