Menkop Ferry Berharap Kopdes Menjadi Benteng Ekonomi Rakyat

Probolinggo, Kabariku – Pemerintah berkomitmen membangun kekuatan ekonomi rakyat berbasis koperasi sebagai upaya melawan dominasi yang menggerus kemandirian desa. 

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto berpijak pada cita-cita ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sebagai satu-satunya Presiden yang memberikan perhatian penuh terhadap kebangkitan koperasi, Prabowo berharap melalui program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, kedaulatan dan kemandirian masyarakat desa dapat diwujudkan.

“Pak Prabowo menyampaikan, koperasi adalah alat bagi orang yang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Seperti lidi, satu lidi lemah, tapi bila disatukan menjadi kekuatan. Inilah konsep koperasi, dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat,” ujar Menkop Ferry Juliantono saat memberikan arahan pada kegiatan Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kepada Pengurus dan Anggota KDKMP dari 6 Desa di daerah Tengger, yaitu: Desa Ngadas, Desa Wonokerto, Desa Jetak, Desa Wonotoro, Desa Ngadirejo dan Desa Ngadisa, Probolinggo.

Hadir dalam acara tersebut, founder Mujadalah Kiai Kampung selaku penyelenggara acara M. Najib Salim Atamimi, ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 yang juga Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dan seluruh anggota dan pengurus KDKMP di wilayah Tengger Probolinggo.

Melalui Kopdes/Kel Merah Putih, dapat menjadi satu-satunya lembaga ekonomi rakyat yang dapat melawan praktik-praktik kecurangan yang melemahkan ekonomi desa. Bahkan Kopdes/Kel juga dapat membatasi ruang gerak dari pihak-pihak yang hanya memanfaatkan masyarakat desa sebagai objek dari sebuah kegiatan ekonomi.

Menkop Ferry menambahkan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat menjadi instrumen utama untuk mengembalikan perputaran ekonomi di desa agar tidak tersedot oleh korporasi besar. Faktanya saat ini banyak ritel-ritel modern yang masuk ke desa sehingga membuat perekonomian desa semakin lemah.

“Sekarang ini banyak ritel modern yang masuk sampai pelosok-pelosok. Uang berputar di desa tapi tidak untuk warga desa. Berbeda kalau koperasi desa yang mengelola gerai sembako, uangnya kembali ke warga desa,” jelas Menkop Ferry.

Menkop menyampaikan, Masyarakat Tengger punya semangat kebersamaan yang kuat. Melalui Kopdes/Kel Merah Putih, semangat itu kita wujudkan dalam bentuk kerja ekonomi bersama untuk kemakmuran rakyat desa. Kami dari Kementerian Koperasi akan mengajak perwakilan Koperasi Desa yang ada di desa ini untuk melakukan studi banding ke Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey Bandung yang sudah sukses membangun sistem bisnis holtikultura.

Kemenkop mencatat hingga akhir Oktober 2025 telah berdiri 82.320 Kopdes/Kel Merah Putih. Dari jumlah itu sudah terdapat ratusan yang beroperasi. Kini Kemenkop tengah mempersiapkan dan mempercepat pembangunan aset gerai dan gudang agar Maret 2026 seluruh Kopdes sudah dapat mulai beroperasi.

Dalam arah kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo, setiap koperasi desa wajib memiliki gerai sembako, apotek atau klinik desa, gudang, dan kendaraan logistik. Empat fasilitas itu menjadi pilar kemandirian desa. 

“Gerai sembako mencegah penguasaan pasar oleh ritel modern, apotek dan klinik menjamin akses kesehatan terjangkau, gudang menjaga kualitas hasil panen, dan kendaraan memperlancar logistik,” ucap Menkop Ferry.

Namun di luar itu, Kopdes/Kel Merah Putih diizinkan untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki desa/ kelurahan. “Insyallah di Desa Tengger ini nanti akan ada koperasi yang mengangkat kekuatan dan potensi yang dimiliki seperti di sektor pariwisata,” ujar Menkop.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam upaya percepatan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih, pemerintah mulai menyalurkan pembiayaan dengan plafon Rp3 miliar per koperasi. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan fisik dan modal kerja.

Menkop Ferry berharap dukungan dari semua pihak agar cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan arah ekonomi negara dalam jalur ekonomi Pancasila dapat terwujud. Ia optimistis melalui koperasi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen juga dapat direalisasikan.

“Mohon doa dan dukungannya supaya gagasan besar Presiden ini bisa kita wujudkan bersama. Ini bukan hanya proyek, tapi gerakan rakyat untuk kemandirian bangsa,” ujarnya.***