Jakarta, Kabariku – Pemerintah memastikan, mengkaji usulan Parlemen terkait status Badan Urusan Logistik. Tepatnya, Komisi IV DPR RI mengusulkan Bulog naik status menjadi setingkat kementerian, di bawah Kementerian BUMN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menggaransi, pemerintah terus memperbaiki Bulog. “Nanti kita kaji ya, kita kaji dulu, yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki,” kata Mensesneg saat ditemui di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, di Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
Mensesneg menjelaskan, pemerintah menyadari banyak kekurangan pada Bulog yang harus dibenahi. Khususnya, dalam merealisasikan swasembada pangan di Indonesia.
“Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp16,6 triliun untuk Bulog pada awal 2025. Kucuran dana tersebut mampu membuat cadangan beras nasional tembus rekor tertinggi,” ucap Mensesneg.
Bulog, menurut Mensesneg, mencatat rekor tertinggi stok beras yaitu sebesar 4,2 juta ton pada Juli 2025. Hal ini, menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka.
“Alhamdulillah kemarin dalam sejarah (pecah rekor tertinggi). Salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog,” ujar Mensesneg.
Pemerintah juga menurut Mensesneg akan menambahkan dana untuk Bulog. Dengan tujuan untuk mengantisipasi produksi beras dan jagung yang melimpah, sehingga serapan lebih optimal.
“Intinya adalah kita betul-betul (serius swasembada pangan). Mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu,” ujar Mensesneg.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan agar Badan Pangan Nasional dan Badan Urusan Logistik menjadi kementerian. Peleburan dua badan menjadi satu kementerian itu akan menjadikan lebih independen sehingga tidak terhambat birokrasi.
“Harusnya Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Bulog itu jadi satu. Kalau perlu dijadikan Kementerian Pangan dan Bulog,” ujar Firman.
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post