Presiden Prabowo Perintahkan TNI Kawal Kejaksaan dan BPK: Tegakkan Hukum, Berantas Korupsi

Jakarta, Kabariku – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintahannya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh di tubuh pemerintahan.

Pernyataan tegas itu disampaikan dalam sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Dalam forum prestisius yang dihadiri para pemimpin perusahaan dan investor dari berbagai negara, Prabowo berbicara terbuka tentang tantangan besar pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo di hadapan peserta forum.

Keteladanan Jadi Fondasi Integritas

Presiden Prabowo menekankan bahwa perang melawan korupsi harus dimulai dari keteladanan pemimpin.

Ia menuturkan pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dimana ia menolak keras keterlibatan keluarganya dalam proyek kementerian demi mencegah konflik kepentingan.

“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,’” kisah Prabowo.

Menurutnya, integritas pribadi dan disiplin moral pemimpin adalah fondasi utama terciptanya sistem pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari kolusi serta nepotisme.

Sapu Bersih Tambang dan Sawit Ilegal

Presiden juga memaparkan langkah konkret pemerintah dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam, terutama tambang timah dan perkebunan sawit.

Ia menyebut operasi besar-besaran di Bangka Belitung berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar AS.

“Kami blokade kedua pulau itu dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Tidak ada kapal yang keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan berhenti dan kami menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkapnya.

Prabowo juga menyoroti penegakan hukum terhadap jutaan hektare lahan sawit ilegal yang merugikan negara.

“Kami menemukan 1.000 tambang timah ilegal dan kehilangan 80% produksi karena penyelundupan. Kini kami hentikan. Dari jutaan hektare sawit, 5 juta hektare melanggar hukum, dan 3,7 juta hektare sudah kami pulihkan,” jelasnya.

Presiden turut mengungkap keberhasilan negara mengeksekusi penyitaan dua perkebunan sawit ilegal seluas 100 ribu hektare yang mangkrak selama 18 tahun.

“Ada putusan Mahkamah Agung yang tidak dieksekusi selama 18 tahun. Saya perintahkan TNI: kawal Kejaksaan dan BPK, datang ke lokasi, sita lahan itu! Dan kami ambil alih tanpa masalah,” tegasnya.

Pulihkan Kepercayaan Publik dan Wibawa Negara

Presiden Prabowo optimistis bahwa penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan mengembalikan kepercayaan publik, memperkuat wibawa negara, serta memberi kepastian bagi dunia usaha.

“Saya bertekad untuk menegakkan hukum. Pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa pun yang melanggar harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu,” tegasnya.

Menurut Prabowo, penegakan hukum bukan semata untuk memberikan efek jera, melainkan juga untuk membangun peradaban bangsa yang berintegritas dan berkeadilan.

“Penegakan hukum bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangun peradaban yang kuat dan berintegritas,” pungkas Presiden.***