Menteri PKP Tambah Akses Bantuan Perumahan di Sumut, KUR dan Rumah Subsidi Dorong Geliat Ekonomi Rakyat Kecil

 
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negri Tito Karnavian dan didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Anggota DPR RI Komisi V Musa Rajekshah, Wakil Wali Kota Medan Zakiyudin Harahap menghadiri acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Program Rumah Subsidi yang diselenggarakan BRI di Medan, Kamis (9/10/2025). Acara ini diikuti oleh 3.000 peserta, terdiri dari 600 pengembang rekanan BRI, 300 kontraktor, 100 toko bahan bangunan, serta 2.000 pelaku UMKM, baik secara luring maupun daring.

Menteri Ara menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses perumahan rakyat melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan juga program rumah subsidi. “Program ini adalah dedikasi Presiden Prabowo untuk UMKM dan rakyat kecil di sektor perumahan. Satu rumah dikerjakan oleh lima orang, jadi kalau 350 ribu rumah, berarti 1,75 juta tenaga kerja tercipta,” ujarnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Menanggapi permintaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Menteri Ara mengumumkan penambahan kuota rumah subsidi di Sumut dari 15 ribu menjadi 20 ribu unit di tahun 2025 dan 25 ribu unit untuk tahun depan. Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat perizinan pengembang. “Tolong BRI terus dukung pembiayaan, dan Pak Gubernur bantu urusan perizinan di daerah. Kita tidak bisa bekerja sendiri, seluruh ekosistem harus komit untuk menurunkan backlog perumahan,” tegasnya.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, sebagai bank penyalur KUR terbesar dan penyalur utama FLPP, BRI berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah. “BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.387 triliun kepada 45 juta debitur, dan penyaluran FLPP meningkat dari 17 ribu unit pada 2024 menjadi 25 ribu unit di 2025, bahkan telah melampaui target dengan 25.080 unit tersalurkan,” ungkap Hery di hadapan 3.000 peserta acara yang terdiri dari pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM.***