KSPI Usulkan Kenaikan UMP 2026 hingga 10,5 Persen, Berdasar Formula MK

Jakarta, Kabariku – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa pihaknya berharap Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 dapat meningkat sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Menurutnya, usulan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan hasil perhitungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Said menjelaskan, dasar hukum penetapan kenaikan UMP tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024. Dalam putusan itu, dijabarkan sejumlah variabel yang harus menjadi acuan dalam menentukan kenaikan upah minimum.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Dengan formula melihat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia menuturkan, formulasi pertama yang digunakan adalah tingkat inflasi yang terjadi sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi pada periode tersebut berkisar antara 3 hingga 3,26 persen.

Sementara itu, penghitungan lain dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). Menurut Said, pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama mencapai 5,2 persen.

“Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen ditambah inflasi 3,26 persen, maka ketemu 8,46 persen. Dibulatkan satu angka desimal, jadi 8,5 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said juga menjelaskan adanya komponen indeks tertentu yang menjadi bagian dalam formula kenaikan UMP 2026. KSPI, kata dia, menggunakan angka indeks tertentu sebesar 1,0 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 0,9 persen.

Indeks tersebut, lanjutnya, menggambarkan klaim pemerintah pusat mengenai penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Data ini juga mengacu pada hasil pencatatan BPS dalam kurun waktu yang sama.

Selain itu, Said menjelaskan batas maksimum kenaikan UMP 2026 yang diusulkan hingga 10,5 persen. Menurutnya, hal ini disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi.

“Di setiap provinsi, pertumbuhan ekonominya ada yang lebih tinggi dari angka nasional, contohnya Maluku Utara itu bisa 30 persen. Kalau yang inflasinya di atas 20 persen, kami pakai 1,4 persen, karena indeks tertentunya 1,4 maka ketemulah 10,5 persen,” kata Said memaparkan.