Prabowo Dengarkan Kritik dan Aspirasi Ormas, Buruh, dan Tokoh Lintas Agama di Istana

Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9). Dalam pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari tersebut, Presiden mendengarkan langsung kritik dan aspirasi yang disampaikan para undangan.

Perwakilan ormas dan tokoh yang hadir menyampaikan pandangan, kritik, serta masukan, di antaranya terkait sikap pejabat arogan, pentingnya ruang aspirasi dan demokrasi, gaya hidup pejabat maupun anggota DPR yang hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan, serta rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera dibahas.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena hal itu merupakan tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

“Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” kata Andi Gani kepada wartawan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menekankan bahwa aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang.

“Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” kata Said Iqbal.

Walaupun demikian, Said menegaskan demonstrasi harus konstitusional dan anti-kekerasan. “Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” ujar Said Iqbal.

Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty menilai pembicaraan antara Presiden dengan tokoh ormas dan kelompok buruh berlangsung terbuka dan transparan.

“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” kata Jacky, sapaan akrab Pendeta Jacklevyn.

Pertemuan yang menjadi ajang dialog dan silaturahim itu ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh para pemuka agama yang hadir.

Mau saya buatkan juga beberapa alternatif judul yang lebih singkat dan cocok untuk publikasi media online?