Penyaluran Beras SPHP Periode Juli Sampai Desember Diterapkan Lebih Presisi Lewat Digitalisasi

Penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) periode Juli sampai Desember diterapkan lebih presisi melalui digitalisasi. Salah satunya dengan aplikasi Klik SPHP. Hal ini untuk memitigasi praktik tak wajar, peningkatan pelacakan, dan sebagai tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau Klik SPHP, itu kan supaya trace-nya ada. Jadi kita keluarkan beras SPHP, secara digital juga di data. Tinggal Bulog menyederhanakan prosesnya di lapangan jika ada mitra pengecer yang kesulitan mengaksesnya,” kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam wawancara cegat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Senin (22/9/2025).

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Misalnya kalau perlu, berikan blangko kosong, diisi oleh mitra pengecer, jadi habis itu, di input kan bisa juga. Tinggal menyederhanakan, bukan berarti dengan digital, jadi tidak bisa tersalurkan beras SPHP-nya. Sistemnya sudah ada tapi supaya bisa disederhanakan. Saya kira Dirut Bulog beserta jajaran telah melakukan ini,” ucap Arief.

Patut diketahui, per 21 September realisasi penjualan beras SPHP telah berada di angka 401,7 ribu ton atau 26,79 persen dari target setahun yang 1,5 juta ton. Dari realisasi tersebut, target SPHP beras setahun masih tersisa sekitar 1,098 juta ton. 

Sementara dilihat dari sebaran jenis mitra, khusus realisasi SPHP periode Juli-Desember tercatat paling tinggi ada di pengecer di pasar rakyat dengan 5.550 unit. Rumah Pangan Kita (RPK) berada di urutan kedua dengan 3.077 unit. Kendati begitu, secara kuantum, Gerakan Pangan Murah (GPM) tercatat memiliki realisasi tertinggi meski dengan sebaran 1.631 unit.

Di samping itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga menyoroti adanya fluktuasi harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani. Masa panen gadu telah dimulai September ini. Untuk itu, pihaknya telah memberikan penugasan pengadaan gabah atau beras sebagai jaring pengaman bagi petani.

“Sekarang harga GKP ada yang Rp 7.000 per kilo, kecuali di Makassar, itu Rp 6.500-an, hari ini karena lagi panen. Ini yang harus dijaga. Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk menyerap gabah bagi wilayah yang mengalami kondisi demikian,” ungkap Arief.

Melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional nomor 257/TS.03.03/K/9/2025 tertanggal 18 September, penugasan pengadaan gabah atau beras telah dialamatkan ke Perum Bulog. Dalam warkat itu, Bulog diminta melakukan pengadaan dengan harga beli Rp 6.500 per kilogram (kg).

Pengadaan GKP tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP) atau komersial. Ini harus dilaksanakan terutama pada saat harga GKP petani sama atau kurang dari Rp 6.500 per kg.

“Jadi ini yang memang harus kita jaga bersama-sama. Meski nanti tren produksi menurun di akhir tahun, tapi jangan dipisah-pisahkan antara produksinya turun atau apa, karena ini satu paket. Badan Pangan Nasional bersama Bulog menyiapkan stok CBP untuk disalurkan ke masyarakat sebagai strategi intervensi ke depannya,” tutup Arief.

Merujuk Proyeksi Neraca Beras yang diolah NFA, produksi beras mulai Oktober hingga Desember diperkirakan akan mulai menurun. Proyeksinya di Oktober sekitar 2,7 juta ton. Lalu November dan Desember masing-masing di 1,7 juta ton dan 1,1 juta ton.***