Menhan Sjafrie Tekankan Pentingnya Anggaran Pertahanan untuk Kedaulatan Negara, Saat Raker dengan Komisi I DPR RI

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, pada Selasa (16/9/2025). Pertemuan penting ini berfokus pada pembahasan dan persetujuan proposal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI untuk tahun anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI menyetujui proposal akhir anggaran Kemhan dan TNI dengan nilai total Rp187,1 triliun. Angka ini merupakan hasil konsensus yang akan diajukan ke Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan lebih lanjut.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa anggaran ini akan dialokasikan secara cermat untuk beberapa prioritas utama, termasuk pembayaran gaji personel, pemeliharaan alutsista, serta modernisasi peralatan militer guna meningkatkan kesiapsiagaan operasional TNI di seluruh matra.

Menhan Sjafrie menekankan bahwa alokasi anggaran ini sangat krusial untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di tengah dinamika situasi global yang tidak menentu. “Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima,” tegas Menhan. Ia juga menambahkan, “Anggaran ini akan dipergunakan untuk pembangunan kekuatan TNI dan kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu.” Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam memastikan pertahanan negara tetap kuat dan adaptif.

Keputusan Komisi I untuk menyetujui anggaran ini mencerminkan soliditas hubungan kerja antara pemerintah (eksekutif) dan legislatif. Sinergi ini untuk mendukung program-program pertahanan yang telah direncanakan. Dengan disetujuinya proposal ini, diharapkan seluruh program kerja Kemhan dan TNI pada tahun 2026 dapat berjalan optimal, demi menjaga stabilitas dan kedaulatan Republik Indonesia.***