Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah Butuh Pembuktian Penyelenggaraan Lebih Baik

Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah dan melantik Menteri dan wakil menterinya pada pekan kedua September 2025 lalu. Hal ini menandai perjalanan baru penyelenggaraan ibadah haji.

Keberadaan Kementerian Haji dan Umrah ini tidak secara otomatis langsung membuat penyelenggaraan haji lebih baik dari sebelumnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hal demikian masih butuh pembuktian, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 M/1447 H mendatang.

“Pembuktianya apa? Pembuktian awal nanti kementerian haji dan umroh ini adalah haji 2026,” kata Mustolih Siradj, Ketua Komnas Haji Umrah, kepada media. Kamis (18/9/2025).

“Apakah bisa berjalan lebih baik? Terlebih dengan ekspektasi publik yang begitu tinggi. Dan mandat terutama mandat dari Presiden Prabowo yang menginginkan haji tahun depan itu lebih efisien, lebih baik, lebih berintegritas,” lanjutnya.

Catatan bagi Kementerian Haji dan Umroh juga memberikan catatan terkait desain kelembagaan kementerian yang belum rampung. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang mengingat kebutuhan adanya peraturan presiden dan peraturan pemerintah sebagai turunan undang-undang terkait.

“Nah di sisi lain, timeline atau lini masa atau tahapan daripada penyelenggara ibadah haji yang sudah ditentukan oleh Saudi di 2026 sudah berjalan,” kata dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Bahkan, penyelenggaraan haji 2026 ini juga sudah masuk kepada tahapan-tahapan krusial. Ia menyebut beberapa di antaranya, seperti membayar kontrak-kontrak di Masyair, belum soal konsolidasi kelembagaan, hingga rekrutmen SDM. Tahapan lain juga menanti, seperti kerja sama dengan pemerintah daerah.

Perlu juga kerja sama lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, hingga TNI dan Polri. Karenanya, ia merekomendasikan perlunya pembagian konsentrasi antara menteri dan wakilnya dalam mengurusi persoalan tersebut.

“Siapa yang konsentrasi di dalam negeri, siapa yang dalam arti konsolidasi kelembagaan, SDM, infrastruktur. Dan yang bagaimana kemudian mengurusi tahapan di Arab Saudi,” ujarnya.

Sebab, lanjut Mustolih, haji merupakan satu-satunya acara kolosal yang melibatkan ratusan ribu manusia di Indonesia hingga jutaan di Arab Saudi.

“Jadi saya kira memang butuh usaha dan kerja keras yang luar biasa. Ini berkejaran dengan waktu ini. Sangat sempit ya? Sangat sempit,” pungkasnya.***