Kasus Keracunan Meningkat, DPR Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, Kabariku – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul meningkatnya kasus keracunan setelah mengonsumsi MBG di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir, yang menyebabkan banyak siswa harus mendapatkan perawatan medis.

“Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan,” kata Putih di Jakarta, melansir dari Antara.

Ia menekankan pentingnya evaluasi detail pada setiap aspek penyelenggaraan, mulai dari sumber dan penyimpanan bahan baku, proses memasak, pengemasan, distribusi, hingga kontrol kualitas. Selain itu, standar keamanan pangan dan pencegahan kontaminasi harus diperketat.

“Perlu ada perhatian khusus bagi standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap prosesnya,” tegasnya.

Putih juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas gizi dalam setiap porsi makanan agar tujuan utama program benar-benar tercapai. Ia menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat tidak boleh dianggap sekadar angka statistik.

Menurutnya, standar pelaksanaan MBG harus mencapai nol kecelakaan (zero accident) sehingga perbaikan tata kelola mendesak dilakukan agar manfaat besar program tidak tertutupi catatan buruk di lapangan.

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga mendorong BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk menetapkan standardisasi keamanan pangan MBG.

Putih menilai MBG adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, sekaligus mendorong perekonomian daerah lewat penyerapan hasil pertanian, perikanan, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Program ini sudah dirasakan manfaatnya dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Bukan hanya oleh jutaan penerima manfaat, tapi juga oleh para pekerja, petani, nelayan, maupun pelaku usaha,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan penghentian program akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat. Yang harus dilakukan, menurutnya, adalah memperbaiki tata kelola agar program kembali pada tujuan awal sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, yakni mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi serta menggerakkan ekonomi lokal.