Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Mulai Diuji Coba Pemerintah

Pemerintah mulai menguji coba sistem digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025). 

Program ini menjadi langkah awal transformasi digital layanan publik melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data.

Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, mengatakan uji coba ini difokuskan pada bansos melalui Perlinsos karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

“Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan Transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran,” kata Tubagus di Pendopo Bupati Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, Kamis (18/9/2025). 

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan karena dianggap siap secara digital. “Bukan tanpa alasan di Banyuwangi, karena di sini adalah inovasi digitalisasi, transformasi digital yang baik, yang sudah menjadi banyak rujukan bagi pemerintah daerah di Indonesia,” kata dia.

Melalui skema baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, 167 Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dan 25 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) siap membantu proses pendaftaran di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng. 

“Dengan cara (pendekatan) people-centric. Orang (dapat) menginisiasi langsung dirinya sendiri terhubung dengan pemerintah tanpa perantara. Bantuannya juga akan lebih baik, lebih tepat, dan cepat,” kata Tubagus. 

Uji coba ini menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu bulan ke depan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.

“Ini hanya uji coba. Kalau kemudian ini solid datanya, solid evaluasinya mungkin kita bisa merekomendasikan untuk di roll out nasional,” jelas Tubagus.

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Joko Widiarto, mendukung penuh digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos karena akan semakin memudahkan masyarakat  mengajukan bantuan.

“Kami sebetulnya sudah memberikan akses kepada Bapak-Ibu semuanya kalau belum menerima dan miskin bisa mendaftar ke dinas sosial atau ke desa. Tapi (program) ini lebih mudah lagi. Bisa tinggal foto-foto, bisa mendaftar. Upaya digital juga terus kita kembangkan, bekerjasama dengan dinas lain, supaya bansos tepat sasaran,” kata Joko.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turut meninjau langsung pelaksanaan uji coba di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng. Ia juga memberi penjelasan kepada masyarakat yang tengah mengikuti registrasi Perlinsos. 

“Nanti semua didata melalui sistem dan akan dievaluasi oleh kementerian. Jadi bukan berarti setelah didata langsung dapat bantuan,” kata Ipuk.

Ia juga mengimbau masyarakat yang belum ikut serta untuk segera mendaftar. “Yang merasa membutuhkan bansos tolong mendaftar. Kalau tidak punya handphone akan dibantu oleh teman-teman PKH,” ujar Ipuk.

Nani Restiowati (50) dari Kelurahan Lateng merasa terbantu dengan program ini. Ia juga merasa senang bisa mendaftar bansos secara langsung dan mudah.

“Saya ke sini ingin mengaktifkan IKD dan daftar bansos. Karena saya kurang mengerti jadi dibantu sama mbak pendamping PKH,” ujarnya. 

Data pendaftaran uji coba ini terus meningkat. Hingga pukul 16.45 WIB sudah 541 Kepala Keluarga (KK) terdaftar, dengan rincian 367 KK di Desa Kemiren dan 174 di Desa Lateng.***