Polemik Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta per-Bulan, Begini Penjelasan Sufmi Dasco

Jakarta, Kabariku – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meluruskan polemik terkait tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029 yang menuai sorotan publik.

Dasco menjelaskan, tunjangan sebesar Rp50 juta per-bulan yang diterima anggota DPR sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 bukan fasilitas rutin selama masa jabatan, melainkan dana kontrak rumah untuk lima tahun penuh yang dicicil dalam setahun.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Sejak anggota DPR dilantik pada Oktober 2024, mereka sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas di Kalibata. Karena itu dipandang perlu diberikan dana kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan,” kata Dasco dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Kamis (28/8/2025).

Menurut Dasco, anggaran tahun 2024 tidak memungkinkan untuk dibayarkan sekaligus, sehingga pembayaran dilakukan secara bertahap selama 12 bulan.

“Jadi saya ulangi, setelah Oktober 2025 anggota DPR tidak lagi mendapatkan tunjangan kontrak rumah. Kalau dicek daftar tunjangan di November 2025, yang Rp50 juta itu sudah tidak ada lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini melalui mekanisme resmi, mulai dari usulan Sekretariat Jenderal DPR hingga pertimbangan Kementerian Keuangan, dengan perhitungan biaya sewa rumah di Jakarta selama lima tahun.

“Jadi jelas, itu bukan tunjangan rutin tiap bulan, melainkan tunjangan sewa rumah lima tahun yang dicicil setahun,” ujar politisi Gerindra ini.

Dasco menuturkan bahwa kesalahpahaman publik terjadi karena penjelasan sebelumnya tidak menyeluruh.

“Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas. Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus, sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk kepentingan kontrak rumah anggota DPR selama lima tahun,” imbuhnya.

Polemik Tunjangan Rumah DPR Sentuh Rp1,74 Triliun

Isu tunjangan perumahan anggota DPR sempat memicu kontroversi besar setelah publik menilai penghasilan anggota DPR membengkak hingga lebih dari Rp100 juta per-bulan.

Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 mengatur setiap anggota DPR berhak menerima tunjangan rumah, yang nilainya Rp50 juta per bulan.

Dengan jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang, negara harus mengalokasikan sekitar Rp29 miliar per-bulan untuk tunjangan rumah, atau setara Rp1,74 triliun selama lima tahun.

Kontroversi ini semakin mengemuka karena kontras dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.

Kritik semakin tajam karena keputusan ini muncul di saat pemerintah gencar menggaungkan efisiensi anggaran negara. Di tengah jargon penghematan belanja negara, DPR justru menambah fasilitas baru dengan beban keuangan yang sangat besar.***