Seorang Guru Diperiksa KPK Terkait Korupsi di Kemnaker, Rekeningnya Jadi Penampung Hasil Pemerasan TKA

Jakarta, Kabariku –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang guru bernama Siti Fahriyani Zahriyah terkait dugaan korupsi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pemeriksaan dilakukan karena rekening milik guru tersebut diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil pemerasan terhadap agen dan perusahaan tenaga kerja asing (TKA).

“Penyidik mendalami penerimaan uang dari para TKA serta penggunaan rekening penampungan yang diduga berasal dari para agen TKA,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/7/2025).

Pemeriksaan terhadap Siti dilakukan pada Selasa (29/7/2025). Pada hari yang sama, KPK juga memeriksa dua pihak swasta lainnya, yaitu Gioatika Pramodawardani dan Berry Trimadya.

Dalam kasus ini, KPK telah menahan delapan orang tersangka dan mengungkapkan aliran dana pemerasan yang berlangsung sejak 2019 hingga 2024 dengan total nilai mencapai Rp53,7 miliar.

Dana tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap para pemohon RPTKA dengan dalih percepatan proses pengesahan dan sebagainya.

Berikut rincian dugaan penerimaan dana oleh para tersangka:

• Haryanto (HY) – Dirjen Binapenta dan PKK (2024–2025): Rp18 miliar
• Putri Citra Wahyoe (PCW) – Staf Direktorat PPTKA (2019–2024): Rp13,9 miliar
• Gatot Widiartono (GTW) – Koordinator Analisis dan Pengendalian TKA (2021–2025): Rp6,3 miliar
• Devi Anggraeni (DA) – Direktur PPTKA (2024–2025): Rp2,3 miliar
• Alfa Eshad (ALF) – Staf Direktorat PPTKA (2019–2024): Rp1,8 miliar
• Jamal Shodiqin (JMS) – Staf Direktorat PPTKA (2019–2024): Rp1,1 miliar
• Wisnu Pramono (WP) – Direktur PPTKA (2017–2019): Rp580 juta
• Suhartono (SH) – Dirjen Binapenta dan PKK (2020–2023): Rp460 juta

Selain itu, terdapat dana tambahan sebesar Rp8,94 miliar yang diduga dibagikan kepada sekitar 85 pegawai Direktorat PPTKA dalam bentuk uang “dua mingguan”. Dana tersebut juga digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian aset atas nama para tersangka dan keluarganya.

Dalam konstruksi perkara, para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memeras para pemohon RPTKA. Modus yang digunakan antara lain menyampaikan kekurangan berkas, menunda proses pengesahan bagi yang tidak membayar, hingga meminta uang pada tahap wawancara.

Uang hasil pemerasan kemudian disalurkan ke rekening penampung untuk keperluan pribadi maupun pembagian kepada pegawai lain.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara, KPK telah menyita sejumlah aset dari para tersangka. Penyitaan mencakup 14 kendaraan (11 mobil dan 3 sepeda motor), serta berbagai aset tidak bergerak seperti:

• 2 bidang tanah dan bangunan serta 2 bidang tanah beserta tanam tumbuh milik GTW
• 2 bidang tanah dan 3 bidang tanah dengan bangunan milik PCW
• 9 bidang tanah milik JMS
• Aset lainnya dari para tersangka lain

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.***