Koperasi Desa Merah Putih akan Jadi PSN: Langkah Besar Menuju Ekonomi Rakyat

Brebes , Kabariku – – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, dalam dialog bersama para penggerak koperasi di Brebes, Jawa Tengah, Jumat (20/6).

Menurut Ferry, penetapan Kopdes Merah Putih sebagai PSN akan menggeser paradigma ekonomi nasional dari pendekatan neoliberal menjadi lebih berbasis kerakyatan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Ini bukan hanya program Kementerian Koperasi, tapi kerja bersama lintas sektor. Ada 18 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam satuan tugas khusus untuk mempercepat implementasinya,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Kemenkop UKM.

Kopdes Merah Putih dan Arah Baru Ekonomi Desa

Kopdes Merah Putih dirancang sebagai wadah ekonomi kolektif di tingkat desa yang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, mulai dari ketergantungan terhadap tengkulak dan rentenir hingga jebakan pinjaman online ilegal.

Melalui koperasi ini, negara hadir langsung untuk memastikan kesejahteraan warga desa lewat sistem ekonomi yang adil dan terstruktur.

Ferry menegaskan bahwa tahapan awal pembentukan 80 ribu unit Kopdes Merah Putih telah rampung 100 persen. Selanjutnya, tahap operasionalisasi akan berjalan mulai Juli hingga Oktober.

“Ini akan menjadi tantangan besar, tapi juga peluang besar bagi desa-desa untuk bangkit,” katanya.

Makna Penetapan sebagai PSN

Dengan status sebagai Proyek Strategis Nasional, Kopdes Merah Putih akan menjadi prioritas pembangunan nasional. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Daftar PSN, yang membuka jalan percepatan di berbagai lini:

1. Prioritas nasional: Kopdes dianggap sebagai instrumen penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.
2. Kemudahan birokrasi: Status PSN memungkinkan pemangkasan jalur perizinan serta dukungan dari kementerian dan lembaga secara terkoordinasi.
3. Akses pembiayaan yang luas: Proyek ini akan mendapatkan sokongan dari APBN, BUMN, swasta, hingga kemitraan internasional bila diperlukan.***