• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Sabtu, Juli 19, 2025
Kabariku
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
    • Nasional
    • Daerah
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
    • Artikel
    • Edukasi
    • Profile
    • Sastra
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Beranda
  • Berita
    • Nasional
    • Daerah
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
    • Artikel
    • Edukasi
    • Profile
    • Sastra
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
Home Dwi Warna

Urgensi Revisi UU Tipikor: Menjawab Tantangan Hukum dan Kewajiban Internasional

Redaksi oleh Redaksi
28 Agustus 2024
di Dwi Warna, Kabar Terkini
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Jakarta, Kabariku- Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia telah mencatatkan berbagai langkah penting, jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan tantangan global, kebutuhan akan revisi UU Tipikor semakin mendesak.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan ketentuan dalam UNCAC. Sayangnya, UU Tipikor yang berlaku saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan konvensi internasional tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Usulan Pasal Baru UU Tipikor

RelatedPosts

Tragedi Pesta Rakyat Garut: Dua Warga dan Satu Polisi Gugur, Kapolda Jabar Pastikan Investigasi Mendalam

Dugaan Korupsi Kemendikbudristek: Kejagung Ungkap Kasus Chromebook, KPK Selidiki Google Cloud

KPK Tahan 4 Pejabat Kemnaker dalam Kasus Pemerasan RPTKA, Dugaan Suap Capai Rp53,7 Miliar

Paling tidak, terdapat empat pasal dalam UNCAC yang belum terakomodir dalam UU Tipikor, salah satunya adalah kriminalisasi penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik.

Selain itu, kriminalisasi terhadap perbuatan pemanfaatan pengaruh, memperkaya diri secara tidak sah, dan penyuapan di sektor swasta juga perlu segera diadopsi untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Perkembangan hukum pidana nasional juga telah membawa perubahan signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Beberapa pasal dalam UU Tipikor, seperti delik merugikan keuangan negara, penerimaan dan pemberian suap, serta gratifikasi, telah diintegrasikan ke dalam KUHP Nasional. Namun, pengaturan yang ada saat ini masih belum mampu menjangkau esensi delik memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment) sebagaimana diatur dalam UNCAC.

Selain itu, delik suap di sektor swasta juga perlu menjadi perhatian. Dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional, pengaturan suap masih berfokus pada pejabat publik, sementara suap di sektor swasta yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional belum diakomodasi dengan baik.

Baca Juga  Ketua KPK Ungkap 16 dari 33 Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Terlibat TPPU

Pengaturan suap yang ada saat ini juga masih terbatas pada hubungan bilateral antara pelaku dan pejabat publik, sementara fenomena memperdagangkan pengaruh (trading in influence), yang melibatkan tiga pihak atau lebih, belum diatur secara komprehensif.

Pemikiran ini tertuang dalam forum diskusi berupa FGD dengan tema “Urgensi Perubahan Kedua atas UU Nomor 21/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” di Jakarta, Selasa (27/08/2024).

Diinisiasi KPK, forum ini juga dihadiri perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kemenkumham dan pakar hukum.

Pakar dan Penegak Hukum Sepakat Revisi Dibutuhkan

Agustinus Pohan, pakar hukum dan akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan Agustinus Pohan menggarisbawahi sejumlah alasan mengapa UU perlu direvisi. Pertama, adanya tumpang tindih antara pasal-pasal di KUHP Nasional terbaru dengan pasal-pasal di UU Tipikor, misalnya pasal suap, berakibat munculnya pilihan ancaman pidana yang bobotnya berbeda jauh, sehingga mempengaruhi kepastian hukum.

Alasan berikutnya, dalam hal pengaturan daluarsa. Di dalam KUHP, tindak pidana korupsi (tipikor) tak mendapatkan keistimewaan atau pengecualian sebagaimana halnya tindak pidana berat lainnya.

“Padahal seringkali tipikor berlindung pada kekuasaan yang berakibat menyulitkan penuntutan. Karena itu daluarsa pada kasus tipikor diperlukan pengaturan yang berbeda, sebagaimana daluarsa pada pelanggaran HAM berat, dimana masa daluarsa lebih panjang sehingga memungkinkan penuntutan pada saat kekuasaan berubah,” usul Agustinus.

Senada, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, I Made Sudarmawan, menilai perubahan atau revisi UU Tipikor memang diperlukan. Salah satunya dengan mengakomodir delik illicit enrichment, yang pada faktanya menjadi fenomena yang sering muncul belakangan ini.

“Kita dulu pernah heboh dengan Panama Papers, bagaimana pejabat publik bisa punya rekening sedemikian masif. Itu kan sebenarnya skandal, yang bisa memicu kecurigaan kita terhadap adanya perbuatan memperkaya diri secara tidak sah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara profile. Contoh lain, flexing pejabat, atau simpanan kekayaan yang tidak dilaporkan dalam LHKPN,” jelas Sudarmawan.

Baca Juga  SIAGA 98 Sebut Komentar Negatif Mantan Insan KPK Terkait Pemeriksaan Cak Imin sebagai Corupptors Fight Back!

Meski demikian Sudarmawan menekankan, perubahan UU Tipikor juga tergantung pada niat regulator untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsis secara konsekuen.

Efektivitas Delik Tipikor Perlu Tinjauan Komprehensif

Pakar hukum dari Universitas Diponegoro, Prof. Pujiyono, melengkapi diskusi dengan menawarkan perspektif lain di luar 4 pasal yang direkomendasikan tersebut. Menurut Pujiyono, perubahan paradigma dalam penanganan tipikor juga diperlukan, utamanya terkait penerapan sanksi pidana.

“Kalau kita lihat selama ini dalam rangka asset recovery, kita mengandalkan conviction based. Kenapa kita tidak berpikir seperti yang diamanatkan dalam Pasal 54 UNCAC, bahwa perlu mengoptimalkan juga non conviction-based yang berkaitan dengan perampasan aset?” gagas Pujiyono.

Jika hal ini dilakukan, Pujiyono menilai bahwa tantangan berikutnya adalah apakah akan diletakkan dalam RUU Perampasan Aset atau masuk menjadi strategi asset recovery dalam UU Tipikor.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, berharap forum diskusi ini tak hanya membahas 4 pasal yang akan disusulkan tersebut, namun juga pasal maupun delik tipikor yang sudah ada saat ini, terutama dari sisi efektivitasnya. Dan yang tak kalah pentingnya, pasal-pasal yang nantinya diusulkan sebagai materi revisi juga harus dapat diterapkan secara sama oleh seluruh penegak hukum.

“Delik-delik ini semua secara materiil, apakah kemudian secara formil bagi penegak hukum memberikan implikasi? Jangan sampai kemudian delik-delik ini membuat disparitas. Harapannya, forum ini memikirkan delik yang nantinya jika digunakan Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, siapa pun tersangkanya, itu nantinya harus memberikan konsekuensi yang sama,” kata Ghufron.

Forum diskusi yang menjadi bagian dari rangkaian jelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2024 ini mengawali kegiatan lainnya yang akan digelar di sejumlah kota di Indonesia. Tujuannya, menguatkan dukungan atas pemberantasan tindak pidana korupsi, dan menjangkau aspirasi segenap stakeholder dan masyarakat di lndonesia.***

Baca Juga  KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Beras Bansos di Kemensos

Red/K.101

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: #MerahPutihTegakBerdiriKomisi Pemberantasan KorupsiKPKUniversitas DiponegoroUniversitas Katolik ParahyanganUrgensi Revisi UU Tipikor
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

Instruksi Jaksa Agung: Penanganan Kasus Terkait Cakada Ditunda Hingga Pilkada Rampung

Post Selanjutnya

Hari Kedua Polres Garut Lakukan Pengamanan Pendaftaran Calon Bupati

RelatedPosts

Tragedi Pesta Rakyat Garut: Dua Warga dan Satu Polisi Gugur, Kapolda Jabar Pastikan Investigasi Mendalam

19 Juli 2025
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Boelan Tresyana

Dugaan Korupsi Kemendikbudristek: Kejagung Ungkap Kasus Chromebook, KPK Selidiki Google Cloud

18 Juli 2025
ruang konpers KPK

KPK Tahan 4 Pejabat Kemnaker dalam Kasus Pemerasan RPTKA, Dugaan Suap Capai Rp53,7 Miliar

18 Juli 2025
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

KPK Perkuat Desa Antikorupsi di Tengah Penyidikan Dana Hibah Pokmas Jawa Timur

16 Juli 2025

KPK Hibahkan Aset Rp26,7 Miliar ke Pemkab Badung, Hasil Rampasan Korupsi Bansos COVID-19

16 Juli 2025

KPK Dorong Penguatan di Sektor PBJ: Aspek Pencegahan Korupsi dalam Perkara di BRI

14 Juli 2025
Post Selanjutnya

Hari Kedua Polres Garut Lakukan Pengamanan Pendaftaran Calon Bupati

Koalisi dan Badan Keahlian DPR RI Bahas 6 Isu Kejahatan Terorganisir dan Transnasional di Asia Pasifik

Discussion about this post

KabarTerbaru

Tragedi Pesta Rakyat Garut: Dua Warga dan Satu Polisi Gugur, Kapolda Jabar Pastikan Investigasi Mendalam

19 Juli 2025

RUU Masyarakat Adat Mandek 15 Tahun, Menteri HAM Natalius Pigai: Kini DPR Lebih Peduli

18 Juli 2025
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas tragedi yang terjadi di pesta pernikahan putranya, Maula Akbar.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mohon Maaf Atas Tragedi di Pernikahan Putranya: Saya Bertanggung Jawab Penuh

18 Juli 2025

Gubernur dan Wagub Sulawesi Utara Takjub dengan Metode DSA Dokter Terawan

18 Juli 2025

Penasehat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Dr Terawan Apresiasi Kemajuan Kota Tomohon

18 Juli 2025
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Boelan Tresyana

Dugaan Korupsi Kemendikbudristek: Kejagung Ungkap Kasus Chromebook, KPK Selidiki Google Cloud

18 Juli 2025
ruang konpers KPK

KPK Tahan 4 Pejabat Kemnaker dalam Kasus Pemerasan RPTKA, Dugaan Suap Capai Rp53,7 Miliar

18 Juli 2025
Presiden Prabowo Subianto berbicara lewat telepon dengan Presiden AS Donald Trump membahas tentang tarif impor/Setkab

Tarif Trump 19 Persen untuk Indonesia Jadi Sorotan Utama Media Global

17 Juli 2025

Hoegeng Awards 2025 jadi Momentum Kapolri Teguhkan Komitmen Reformasi dan Pelayanan Terbaik

17 Juli 2025

Kabar Terpopuler

  • Yunita Ababil

    Kabar Duka, Pedangdut Senior Yunita Ababil Meninggal Dunia di Depok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bu Guru Salsa yang Viral karena Video Syur, Kini Bahagia Dinikahi Duda PNS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rotasi Besar-besaran di Kejaksaan: Inilah Daftar 11 Kajati Baru, Harli Siregar Pimpin Kejati Sumut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Romansa di Panggung Politik: Jejak Cinta Wabup Garut Putri Karlina dan Maula Akbar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PEADFest Kembali Digelar: Ajang Kreativitas Mahasiswa FEB Universitas Pancasila Melalui Seni

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Era Untouchable Berakhir! Pijar Indonesia 98 Apresiasi Kejaksaan Agung Gempur Koruptor Kelas Kakap

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Putra Gubernur Jabar Resmi Menikahi Wabup Garut, Intip Unggahan Bahagia Pengantin Wanita

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
[sbtt-tiktok feed=1]
Kabariku

Kabariku adalah media online yang menyajikan berita-berita dan informasi yang beragam serta mendalam. Kabariku hadir memberi manfaat lebih

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2024 Kabariku - partner by Sorot Merah Putih.

Tidak ada hasil
View All Result
  • Beranda
  • Berita
    • Nasional
    • Daerah
  • Kabar Presiden
  • Kabar Pemilu
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hiburan
  • Teknologi
  • Opini
    • Artikel
    • Edukasi
    • Profile
    • Sastra

© 2024 Kabariku - partner by Sorot Merah Putih.