Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mempererat sinergi melalui penandatanganan lanjutan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penguatan pengamanan objek vital nasional, dalam hal ini Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur.
Pada penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Rupbasan KPK pada Kamis (04/07/2024), KPK diwakili oleh Deputi Biro Umum, Yonathan Demme Tangdilintin. Sementara Polda Metro Jaya diwakili oleh Wakil Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Metro Jaya, Alith Alarino.
Dalam kesempatan itu, Yonathan menyampaikan, kerja sama ini merupakan bentuk sinergitas antar Aparat Penegak Hukum (APH). Mengingat pentingnya menjalankan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 juga diatur tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79).
“Penguatan pengamanan ini sangat diharapkan selaras dalam upaya menjaga valuasi barang sitaan dan rampasan yang tersimpan di Rupbasan. Sehingga masukan dan pendampingan dari rekan-rekan Polda Metro Jaya sangat dibutuhkan dalam konteks menunjang keamanan di lingkungan Rupbasan KPK,” terang Yonathan.
Merujuk Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-1312/HK.02.01/11/2023 tanggal 22 November 2023, menerangkan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara KPK termasuk sebagai objek vital nasional.
Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, maka pihak Kepolisian bertugas membantu pengamanan objek vital yang dimaksud.
“Mengingat di Rupbasan KPK sendiri menyimpan barang sitaan dari pelaku tindak pidana korupsi, di antaranya terdapat sejumlah unit motor, mobil hingga berkas-berkas penting. Karenanya, KPK memandang diperlukannya penguatan keamanan di Rupbasan, yang memang harus dijaga keamanannya secara ketat,” lanjut Yonathan.
Sementara itu, AKBP Alith Alarino menyambut baik penandatanganan ini. Dirinya menyebutkan, hal tersebut jadi komitmen bagi pihaknya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.
“Jalinan kerja sama ini sangat luar biasa, apalagi kami bisa hadir langsung di Rupbasan. Tentu saja mitigasi risiko terkait pengamanan sangat perlu diperketat. Anggota kami berkomitmen untuk menunjang keamanan di lingkungan KPK,” terang Alith.
Perjanjian kerja sama ini pun berlaku sejak April 2024 hingga satu tahun ke depan. Pokok kerja sama ini sekaligus melanjutkan sinergitas KPK dan Polda, yang sebelumnya telah melakukan penguatan pengamanan di Gedung Merah Putih KPK (K4) dan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (C1).
Penandatanganan kerja sama itu turut disaksikan perwakilan Biro Hukum KPK, perwakilan Direktorat Pembinaan Kerja Antara Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, dan jajaran Pengamanan Obyek Vital Polda Metro Jaya.***
Red/K.101
Discussion about this post