Kasus Tindak Korupsi Lahan TPU di Kawasan Bekasi Timur
Jakarta, Kabariku- Tim Intelijen Kejaksaan Agung atau Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (Satgas SIRI) berhasil mengamankan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Kapuspenkum Kejagung Dr. Ketut Sumedana mengatakan, Gatot Sutejo (58) ditangkap Satgas SIRI pada Selasa 28 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB bertempat Jalan TMPN Kalibata Nomor 67, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.
“Saat diamankan, bersikap kooperatif dan mengaku bahwa nama asli Terpidana adalah Drs. Gatot Sutejo sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar,” ujar Kapuspenkum. Rabu (29/05/2024).
Selanjutnya, Terpidana diamankan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian dilakukan serah terima kepada Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 04 Februari 2014 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terpidana Drs. Gatot Sutejo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum, membebaskan Terdakwa Drs. Gatot Sutedjo dari semua dakwaan penuntut umum, dan memulihkan hak-hak Terdakwa.
Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan upaya hukum kasasi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 K/ Pid.Sus/2015 tanggal 11 Februari 2016 dengan amar putusan:
1. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana Drs. Gatot Sutejo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Menjatuhkan pidana tambahan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan perampasan terhadap barang/harta benda milik Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp272.749.792,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
Terpidana kemudian melakukan perubahan identitas pada tanggal 20 Juni 2017 di Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, dengan NIK 3216060809730012 menjadi Nama Budi Hermawan.
Kemudian Terpidana merubah kembali identitas di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, dengan NIK 3175100809730005 atas nama Budi Hermawan.
Terakhir, Terpidana merubah lagi identitas di Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran dengan NIK 31751008097300005 atas nama Budi Hermawan dengan status karyawan swasta.
Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.
“Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman,” tutup Kapuspenkum.
Sebagai inormasi, pada Mei 2015 Kejari Kota Bekasi menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi lahan TPU di kawasan Perumahan Bekasi Timur Regency Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, pada 2012.
Ketiga orang tersangka yang merupakan pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi adalah Gatot Sutejo (staf Bapusipda atau eks pegawai bagian pertanahan), Nurtani (Camat Bantargebang), dan Sumiyati (Eks Lurah Sumurbatu).
Ketiganya menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah seluas 1,1 hektar. Awalnya, tanah tersebut diberikan oleh PT Sentosa Biru Nusa (SBN) sebagai kewajibannya kepada pemerintah setelah membangun permukiman di Kota Bekasi seluas 55 hektar pada 2012.
Oleh Pemerintah Kota Bekasi, lahan seluas 1,1 hektar yang diberikan SBN itu rencananya akan dijadikan TPU. Namun, secara tersembunyi tersangka mengeluarkan SPH sebanyak lima kali, seolah-olah ada tukar guling lahan (ruislag) tersebut. Lalu mereka menjual lahan tersebut ke pengembang Bekasi Timur Regency untuk dijadikan perumahan.
Hal yang dilakukan para tersangka diindikasikan sebagai tindakan korupsi. Mereka dengan sengaja membuat SPH untuk menjual lahan milik pemerintah kepada pengembang. Akibat perbuatannya, pemerintah mengalami kerugian hingga Rp4,2 miliar. Angka ini didapat berdasarkan hasil penghitungan Badan Penghitungan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.
Akibat perbuatannya, mereka disangkakan melanggar Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dengan hukuman penjara di atas lima tahun.
Pada 30 Juli 2015, Kejari Kota Bekasi menjebloskan Nurtani ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal, sedangkan Sumiyati dimasukkan ke Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Sementara Gatot Sutejo ditetapkan sebagai DPO pada 16 Juni 2015 setelah tiga kali mangkir dalam pemeriksaan sebagai tersangka setelah praperadilannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Bekasi.***
*Siaran Pers Nomor: PR-455/076/K.3/Kph.3/05/2024
Red/K.101
Discussion about this post