Komisi XI: Penting Musyawarah Mufakat Selesaikan Kasus Pemecatan 249 Nakes di NTT

Jakarta, Kabariku- Komisi XI DPR RI angkat bicara terkait pemecatan ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terjadi di Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena seharusnya persoalan itu dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagai solusi yang adil.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Komunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah, Bupati, dan Kepala Dinas terus berlangsung. Semoga melalui musyawarah mufakat, kita dapat menemukan solusi yang memungkinkan rekan-rekan nakes ini kembali berkontribusi dalam pelayanan kesehatan publik di Manggarai,” jelas Melki dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (13/4/2024).

Lebih lanjut, Melki Laka Lena menegaskan, Komisi IX berharap agar para pihak dapat bergerak menuju tengah, guna mencari solusi yang memungkinkan para nakes ini kembali bekerja, dengan memperhatikan catatan dari Pemda.

“Kita mendorong agar ada pembicaraan yang lebih konstruktif antara Pemda dengan teman-teman perwakilan dari para nakes ini, sehingga ada titik temu, ada solusi terbaik,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diketahui sebelumnya, Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit memecat 249 nakes dengan tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024.

“249 (nakes non ASN yang dipecat), rata-rata ikut demo mereka,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Bartolomeus Hermopan, pada Selasa (9/4/2024).

Pemecatan ini dilakukan imbas demonstrasi menyampaikan aspirasi pada 12 Februari 2024 lalu. Dalam aksi demonstrasi tersebut para nakes ini menuntut perpanjangan Surat Perintah Kerja (SPK) dan kenaikan gaji yang setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Para nakes non ASN juga menuntut kenaikan tambahan penghasilan (tamasil) serta penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Mereka mengeluhkan upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka, yang hanya berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.

Puncak dari aksi protes ini terjadi pada 6 Maret 2024, ketika ratusan nakes melakukan aksi serupa di DPRD Manggarai. Namun begitu, para Nakes yang memperjuangkan nasibnya itu justru mendapat reaksi dari tak terduga dari Bupati Nabit.***

*Parlementaria

Red/K.101