KPU Gelar Rakor Divisi Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Hasil Pemilu 2024 di MK

Jakarta, Kabariku- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut pihaknya mengumpulkan anggota KPU daerah di seluruh Indonesia selama tiga hari ke depan hingga Selasa, 26 Maret 2024.3.24

Hal itu dilakukan untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami tentu saja sebagai satu-satunya pihak yang digugat atau menjadi termohon istilahnya, ya, dalam sengketa pemilu, tentu kami harus mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Hayim di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (24/3/2024) malam.

Dijelaskan, jajaran Divisi Hukum KPU se-Indonesia ini akan melakukan konsolidasi untuk menyiapkan strategi, jawaban, dan bukti-bukti untuk menjawab segala gugatan sengketa Pemilu 2024, baik terkait pilpres, pileg DPR, DPRD, maupun DPD.

“Malam ini, hari Ahad tanggal 24 maret 2024, malem ini KPU mengumpulkan, KPU provinsi dan kabupaten/kota dan seluruh Indonesia untuk mempersiapkan, persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di MK,” jelasnya.

Berdasarkan pencatatan akta pengajuan permohonan pemohon (AP3) per pukul 19.00 WIB, sudah ada 273 perkara sengketa pemilu yang didaftarkan ke MK.

Adapun rinciannya adalah 2 pengajuan gugatan Pilpres 2024 oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, 259 permohonan Pileg DPR dan DPRD, serta 12 permohonan Pileg DPD.

Perkara sengketa hasil pemilu yang didaftarkan pada Pemilu 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan permohonan perkara PHPU Pemilu 2019, yaitu 340 perkara pada Pemilu 2019.

Lebih lanjut, Hasyim mengungkapkan pihaknya juga mulai menyiapkan sejumlah tim advokat untuk menjadi kuasa hukum KPU sebagai termohon selama proses gugatan di MK.

Namun, KPU belum menetapkan siapa saja advokat yang akan digandeng. Yang jelas, pola kerja kuasa hukum KPU serupa dengan gugatan sengketa Pemilu 2019.

“Berdasarkan Pemilu 2019, itu yang kita gunakan pembagiannya untuk Pemilu DPRD dan DPD adalah partai. Nanti ada tim yang menangani partai apa. Nanti partai itu kan sengketanya ada pemilu DPR RI, pemilu DPRD Provinsi, Pemilu DPRD kabupaten/kota. Jadi, pembagiannya lebih memudahkan kalau klusternya per partai,” terang Hasyim.

Hasyim mengungkap, sebagai bentuk persiapan bersama KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu, akan membahas hal-hal yang dibutuhkan saat sidang gugatan PHPU nanti.

“Ketika kami mengumpulkan, membuat rapat kerja dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota, nanti juga sambil mengidentifikasi daerah mana saja, locus-nya, ya, atau tempatnya, misalkan di provinsi mana, kabupaten mana yang kena sengketa, dan kemudian itu jenis pemilu yang mana,” jelasnya.

Misalnya, lanjutnya, detail permasalahannya, alat bukti, hingga catatan kronologis dari setiap tahapan yang dijalani dalam Pemilu 2024 kemarin.

“Kemudian setelah rakor ini, nanti teman-teman (KPU) provinsi dan kabupaten/kota bisa menyiapkan masalahnya apa, kemudian yang kedua alat bukti yang harus disiapkan apa, kemudian membuat catatan kronologis mulai dari kegiatan penyiapan logistik, pemungutan suara di TPS masing-masing, kemudian rekapitulasi berjenjang di kecamatan, kabupaten/kota, sampai provinsi,” pungkasnya.***

Red/K.101

Baca Juga :