PP STN: Perhutanan Sosial Harus Didukungan Penuh Seluruh Rakyat Indonesia

Jakarta, Kabariku- Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) melaksanakan Diskusi Publik dengan tema “Mendukung Perhutanan Sosial sebagai Bentuk Kehadiran Negara Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Agraria dalam Kawasan Hutan”.

Diskusi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik agraria yang semakin tinggi jumlahnya, termasuk yang dialami oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) kabupaten Muaro Jambi, provinsi Jambi dalam proses pengajuan perhutanan sosial yang berujung pada kriminalisasi 12 petani.

Ahmad Suluh Rifai Ketua Umum Serikat Tani Nelayan dan Ir. Bresman Marpaung Pengandali Ekosistem Ahli Madya Direktorat Penanganan Konflik dan Hutan Adat sebagai narasumber diskusi yang dipandu oleh Nasaruddin Latupono Sekretaris Jendral LMND Indonesia.

Diskusi publik dilaksanakan di kelakar coffe dan Comedy Clab Jakarta Selatan, Jl. Tebet dalam IV No 98. Jum’at (15/12/2023).

Ahmad Suluh Rifai dalam pemaparannya menyampaikan perhutanan sosial merupakan salah satu program prioritas nasional yakni reforma agraria yang tertuang dalam nawacita ke-5 (lima) Joko Widodo, sebagai upaya memberikan akses dan aset berupa pengelolaan atas tanah (hutan) kepada petani.

“Hal ini dapat menunjang ketersedian pangan, dimana negara yang berswasembada pangan memiliki keuntungan besar atas negara yang tidak berswasembada pangan, yang pada akhirnya akan melakukan impor pangan,” paparnya.

Diakhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lanjut dia, realisasi program reforma agraria terkhususnya perhutanan sosial kurang lebih 6 (enam) juta hektar tahun 2023 dan mencapai 12 (dua belas) juta hektar diseluruh Indonesia tahun 2024.

“Program perhutanan sosial harus mendapat dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia karena dari penguasaan tanah oleh rakyat, kedaulatan pangan dapat wujudkan,” jelas Ahmad Suluh Rifai.

Sementara, Ir. Bresman Marpaung menjrlaskan, menyampaikan salah satu sumber utama konflik antara petani, korporasi dan negara adalah bersumber dari pendistribusian sumber daya alam yang tidak seimbangan dan adanya kesenjangan.

“Penanganan konflik dalam kawasan hutan kami mengedepankan langkah-langkah secara persuasif (normatif) merujuk pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 84 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik tenurial dalam kawasan hutan. jika konfliknya memiliki indikasi tindak pidana seperti pencurian kami serahkan kepada pihak yang wenenang,” paparnya.

Ditegaskan, proses penyelesaiannya, pihaknya juga melakukan proses advokasi secara litigasi dan non litigasi terhadap pengelolaan objek (tanah) yang dipermasalahkan, berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang penetapan perpu No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (kluster kehutanan).

“Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif dan tata cara PNBP yang berasal dari denda administratif,” Ir. Bresman Marpaung menegaskan.***

Red/K.101