KPK Tetapkan Karen Agustiawan Tersangka Pengadaan LNG Rugikan Keuangan Negara Hingga USD 140 Juta

Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah (GKK) atau dikenal Karen Agustiawan (KA), hari ini, Selasa (19/9/2023).

Karen ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina (PTPM) Persero tahun 2011-2021.

“Hari ini kami menyampaikan informasi penyidikan dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina (PTPM) Persero tahun 2011-2021,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers didampingi Dirdik KPK, Asep Guntur dan Jubir KPK, Ipi Maryati Kuding di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (19/9/2023).

Menjadi komitmen dan wewenang KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi.

“Dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka Galaila Karen kardinah alias Karen Agustiawan Direktur Utama Pertamina (Persero) tahun 2009-2014,” jelas Firli.

Selanjutnya, Firli menyebutkan, untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan penahanan Tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama.

“Terhitung 19 September 2023 sampai 8 Oktober 2023 di Rutan KPK,” ujarnya.

Konstruksi Perkara

Sekitar tahun 2012, PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk mengadakan Iiquefied natural gas (LNG) sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia.

Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia dikurun waktu 2009 s/d 2040, sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PTPLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di Indonesia.

Diketahui, GKK alias KA diangkat sebagai Direktur Utama PT. Pertamina Persero periode 2009-2014.

“Kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri,” jelas Firli.

Disebutkan, kerjasama tersebut diantaranya dengan perusahaan CCL (Corpus Christi Liquefaction, tidak dibacakan) LLC Amerika Serikat.

Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT. Pertamina Persero.

Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan dilingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari Pemerintah saat itu.

Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT. Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik.

Hal itu berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia.

Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT. Pertamina Persero.

Perbuatan GKK alias KA bertentangan dengan ketentuan, diantaranya, sbb:
-Akta Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012 tentang Anggaran Dasar PT Pertamina Persero;
-Peraturan Plenteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008;
-PeraturanMenteriBUf1NNomorPER-01/MBU/2011tanggal1Agustus2011; dan
-Permeneg BUPIN Nomor PER-03/f1BU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama BUMN.

“Dari perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar USD140 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1Triliun,” ungkap Firli.

GKK alias KA disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik IndonesiavNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1vKUHP.

“KPK berkomitmen untuk terus mengungkap dan membawa ke proses persidangansetiap perkara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya termasuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara,” Firli memungkas.

Sebagai informasi, Karen Agustiawan disebut-sebut setelah mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Sebelum ditetapkan tersangka, Karen dikonfirmasi hadir untuk menjalani pemeriksaan Tim Penyidik KPK.

Karen Agustiawan tiba di Gedung Merah Putih KPK, jakarta Selatan, pada pukul 10.14 WIB, dan ditahan sebagai tersangka usai diperiksa Tim Penyidik KPK.

“Benar, pihak yang terkait dengan perkara ini telah hadir di gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya segera dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyidik,” kata Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri.***