• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Minggu, Februari 22, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home News

Tolak KTT ASEAN Labuan Bajo, Putra-Putri NTT Butuh Anggaran Revolusi Pendidikan

Redaksi oleh Redaksi
2 Mei 2023
di News
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Jakarta, Kabariku-  Gerakan Mahasiswa dan Petani NTT (Gempa NTT), tolak KTT ASEAN di Labuan Bajo. Pasalnya putra-putri NTT lebih membutuhkan anggaran untuk revolusi pendidikan. Bukan hanya sekadar mengakomodasi antusiasme masyarakat sifatnya hanya sesaat.

Informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik

“KTT Asean di Labuan Bajo otomatis menggerus banyak annggaran APBN. Khususnya untuk bangun jalan sana sini dan infrastruktuk penunjang lain.” kata Koordinator Gempa NTT Yohanes DN dalam keterangannya kepada JCCNetwork.id, Selasa (2/5/2023).

RelatedPosts

Menteri Bahlil Ungkap Rencana Tambah Saham Freeport Indonesia dan Perpanjang Kontrak ExxonMobil

Seskab Ungkap Presiden Prabowo Satu-satunya Kepala Negara Gelar Pertemuan Bilateral dengan Trump

Menteri HAM Bertemu Jaksa Agung, Bahas Revisi UU HAM dan Unit Penyidikan Komnas HAM

Harusnya lanjut Yohanes, KTT ASEAN digelar di wilayah yang telah maju seperti di wilayah Jawa ataupun Jakarta. Hal itu agar tidak menguras banyak anggaran APBN. Jadi anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membiayai anak putus sekolah di NTT. Perbaiki sekolah-sekolah rusak di NTT.

“Pada prinsipnya kami dukung soal KTT ASEAN. Tapi tempatnya bukan di daerah Labuan Bajo. Tetapi di daerah lain yang sudah siap. Agar apa? Biar anggaran pembangunan penunjang fasilitas itu bisa gunakan untuk hal yang lebih krusial di daerah  NTT,” timbal Yohanes.

Yohanes menambahkan, bila pemerintah tampak ingin adil memperhatikan NTT harusnya tuan rumahnya bukan di Labuan Bajo, melainkan daerah-daerah NTT lain yang belum familiar di telinga publik namun memiliki spot yang juga tak kalah menariknya dengan Labuan Bajo. Bahkan dengan demikian, daerah tersebut bisa lebih maju karena sarana prasarananya ikut di bangun sebagai penunjang.

“NTT bukan Labuan Bajo saja, masih banyak wilayah lain. Kalau mau adil laksanakan KTT ASEAN di pulau lain. Seperti Pulau Rote, Alor, Sumba, Timor dll. Sehingga APBN untuk bangun fasilitas penunjang seperti infrastruktur jalan dll di wilayah-wilayah itu juga bisa di bangun,” ungkapnya.

Baca Juga  BPBD Garut Raih Penghargaan Best Partnership in Mitigation di Geo Appreciation Night 2023

Yohanes menambahkan, putra-putri NTT  butuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuliah gratis bagi mahasiswa dan jaminan lapangan kerja untuk sarjana.

“Kalau KTT ASEAN di Labuan Bajo hanya menguntungkan kalangan elit, seperti pemilik resort dan pengusaha di sana. Sementara orang miskin tetap miskin tak ada perubahan. GEMPA NTT sedang konsolidasi gelar aksi tolak KTT ASEAN di Labuan Bajo, Tugu Jogja dan sejumlah wilayah lainnya di NTT,” tutup Yohanes.

Berikut Alasan GEMPA NTT Tolak KTT ASEAN di Labuan Bajo Minta Pindah ke Daerah Lain

  1. Masih banyak warga NTT yang susah. Sebaiknya uang APBN buat urusan KTT ASEAN alokasikan kepada petani. Lalu berikan kursus pelatihan bagi generasi muda NTT, sehingga ada skill memasuki dunia kerja, sekaligus kurangi angka penganguran.
  2. Penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo otomatis menggunakan APBN untuk membangun infrastruktur sebagai fasilitas penunjang seperti jalan dll. Mendingan uangnyan alihkan buat biaya kuliah gratis bagi anak-anak NTT tak mampu. Sehingga ke depan masa depan mereka semakin membaik. Kemudian KTT Asean di laksanakan di wilayah Jawa, Jakarta dll yang tidak perlu butuh anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
  3. NTT bukan Labuan Bajo saja, masih banyak wilayah lain. Kalau mau adil laksanakan KTT ASEAN di pulau lain seperti Pulau Rote, Alor, Sumba, Timor dll. Sehingga APBN untuk bangun fasilitas penunjang seperti infrastruktur jalan dll di wilayah-wilayah itu juga bisa di bangun.
  4. KTT ASEAN di Labuan Bajo hanya menguntungkan kalangan elit, seperti pemilik resort dan pengusah di sana. Tidak berdampak efektif terhadap rakyat miskin. Orang miskin semakin miskin, orang elit semakin banyak duitnya. Labuan Bajo terkesan menjadi anak emas. Harusnya pemerintah turut perhatikan wilayah lain di NTT. (*)
Baca Juga  Menkum Supratman Andi Agtas Pastikan Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos Rampung Pekan Depan

Red/K-1003

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: anggaranGempa NTTKTT ASEANLabuan BajoPendidikantolak
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

Kejagung Tahan Dirut Waskita Karya di Rutan Salemba

Post Selanjutnya

Anies, Oemar Bakri dan Pendidikan Untuk Orang Miskin

RelatedPosts

Menteri Bahlil Ungkap Rencana Tambah Saham Freeport Indonesia dan Perpanjang Kontrak ExxonMobil

22 Februari 2026

Seskab Ungkap Presiden Prabowo Satu-satunya Kepala Negara Gelar Pertemuan Bilateral dengan Trump

21 Februari 2026

Menteri HAM Bertemu Jaksa Agung, Bahas Revisi UU HAM dan Unit Penyidikan Komnas HAM

20 Februari 2026
Iwakum menggelar diskusi publik bertajuk "Menakar Batas Hukum Antara Keputusan Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi" di Pati Unus, Jakarta Selatan (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Pemerintah Klaim Asset Recovery 2025 Capai Rp28,6 Triliun

20 Februari 2026
Foto: Istimewa

Sandri Rumanama Soroti Indonesia Timur: Dari Infrastruktur hingga Kemandirian Ekonomi

20 Februari 2026
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Bersama negara-negara Muslim lainnya,(Foto:Biro Presiden)

Rapat Perdana Board of Peace, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perdamaian Gaza

20 Februari 2026
Post Selanjutnya
Anies Baswedan bersama tokoh ulama dan pendidikan Garut.

Anies, Oemar Bakri dan Pendidikan Untuk Orang Miskin

Rohmat Yusuf, Aktivis Muda Ini Berhasil Dirikan Homeditor.id Pontianak

Discussion about this post

KabarTerbaru

Menteri Bahlil Ungkap Rencana Tambah Saham Freeport Indonesia dan Perpanjang Kontrak ExxonMobil

22 Februari 2026

BNN Luncurkan Call Center 184, Akses Informasi dan Pengaduan Aktif 7×24 Jam

21 Februari 2026

Pemberontakan Tanpa Manifesto: Resensi Film Nocturama (2016)

21 Februari 2026

Seskab Ungkap Presiden Prabowo Satu-satunya Kepala Negara Gelar Pertemuan Bilateral dengan Trump

21 Februari 2026
Marc Klok turun latihan/persib

Marc Klok Makin Bugar, Siap Kembali Perkuat Persib di Putaran Dua

21 Februari 2026
Jadwal Imsakiyah, Freepik

Jadwal Imsakiyah Garut Hari Ini, Sabtu 3 Ramadhan 1447 H

21 Februari 2026
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, yang diselenggarakan di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (20/2/2026).
(Diskominfo Kab. Garut)

Jabatan Bukan Sekadar Posisi, Bupati Garut Lantik 42 Pejabat Struktural

21 Februari 2026

Menteri HAM Bertemu Jaksa Agung, Bahas Revisi UU HAM dan Unit Penyidikan Komnas HAM

20 Februari 2026
Iwakum menggelar diskusi publik bertajuk "Menakar Batas Hukum Antara Keputusan Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi" di Pati Unus, Jakarta Selatan (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Pemerintah Klaim Asset Recovery 2025 Capai Rp28,6 Triliun

20 Februari 2026

Kabar Terpopuler

  • Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dimintai keterangan terkait kasus dugaan gratifikasi batu bara (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

    KPK Bidik Politisi PSI Ahmad Ali dan Ketum Pemuda Pancasila di Kasus Dugaan Gratifikasi Batu Bara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bu Guru Salsa yang Viral karena Video Syur, Kini Bahagia Dinikahi Duda PNS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Longsor di Bungbulang Garut: Satu Meninggal, Akses Jalan Terputus

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Wow, Ekspedisi Ini Jadi Sistem Pendukung Kemajuan Bisnis Pariwisata Labuan Bajo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Isu “Gurita Keluarga” dan Sandi Proyek G1 Mengemuka di Garut, Hasanuddin Nilai Sarat Nuansa Politis

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kemenag Jadwalkan Sidang Isbat 17 Februari, Ini Potensi Perbedaan Awal Ramadhan 1447 Hijriah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Garut 213 Tahun: Dewan Adat Ungkap Bukti Historis Baru Soal Nama dan Hari Jadi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku.com diterbitkan PT. Mega Nusantara Group dan telah diverifikasi Dewan Pers dengan Sertifikat Nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com