Jaksa Eksekutor KPK Setor 5,3 Miliar Denda dan Uang Pengganti Terpidana Jero Wacik

JAKARTA, Kabariku- Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Rusdi Amin melalui biro keuangan KPK telah menyetorkan ke kas negara sejumlah Rp. 5,3 Miliar dari penagihan uang denda dan uang pengganti Terpidana Jero Wacik.

“Jaksa Eksekutor KPK Rusdi Amin melalui Biro Keuangan KPK telah menyetorkan ke kas negara sejumlah Rp. 5,3 Miliar dari penagihan uang denda dan uang pengganti terpidana Jero Wacik,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri, SH., melalui keterangannya, Kamis (7/7/2022).

Jero merupakan terpidana perkara korupsi dana operasional menteri (DOM) dan penerimaan gratifikasi.

Sebelumnya, kata Jubir KPK, terpidana Jero telah membayar kewajiban uang denda dan uang pengganti dengan cara mengangsur dan lunas dibayarkan melalui rekening penampungan KPK.

“Terpidana Jero Wacik, sebelumnya membayar kewajiban dimaksud dengan cara mengangsur dan lunas dibayarkan melalui rekening penampungan KPK,” jelas Ali.

KPK menegaskan, Penagihan kewajiban pembayaran uang denda maupun uang pengganti terhadap para terpidana korupsi secara berkelanjutan akan tetap dilakukan oleh Jaksa Eksekutor KPK untuk mengoptimalkan asset recovery atau pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi.

“KPK berkomitmen untuk terus melakukan penagihan kepada para terpidana korupsi baik pembayaran denda maupun uang pengganti sehingga upaya aset recovery bisa lebih optimal,” Ali menutup.

Diketahui, Mantan Menteri Pariwisata dan Menteri ESDM era SBY ini pada 9 Februari 2016 lalu, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp. 150 Juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana uang pengganti sejumlah Rp. 5,073 Miliar subsider 1 tahun kurungan karena dinyatakan terbukti menyalahgunakan DOM dan menerima gratifikasi.

Putusan itu bahkan diperberat oleh putusan Mahkamah Agung pada 24 Oktober 2016 menjadi 8 tahun penjara ditambah denda  Rp.300 Juta subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp. 5,073 Miliar subsider 2 bulan kurungan.

Dalam perkara itu Jero dijerat atas tiga dakwaan;
Pertama, atas penyalahgunaan DOM, ia dikenakan Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Kedua, karena menyalahgunakan wewenangnya selaku menteri, Jero disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Sementara itu, pada dakwaan ketiga, Jero dijerat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 karena diduga menerima gratifikasi.***

Red/K.000