Presiden Jokowi: Pemilu Akan Dilaksanakan 14 Februari 2024

JAKARTA, Kabariku- Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) Kabinet Indonesia Maju membahas tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Minggu (10/4/2022).

“Siang hari ini, kita akan membahas secara lebih detail mengenai persiapan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024,” kata Presiden Jokowi mengawali pengarahannya.

Sedikitnya ada lima hal yang disampaikan Presiden Jokowi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan, jadwal pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas. Semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, Hal ini perlu dijelaskan untuk menghindari spekulasi yang isu yang beredar bahwa Pemerintah tengah berupaya menunda Pemilu dan adanya isu perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Tahapan Pemilu dan Pilkada serentak wajib dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa Pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi perpanjangan jabatan Presiden, juga berkaitan dengan soal tiga periode,” jelasnya.

Karena jelas, Presiden Jokowi melanjutkan, bahwa telah sepakat Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada dilaksanakan di November 2024.

“Sudah jelas semuanya,” katanya.

Dan dijelaskan sekalian, kata Presiden Jokowi, bahwa tahapan Pemilu sudah dimulai dipertengahan Juni 2022.

“Karena memang ketentuannya 20 bulan sebelum pemungutan suara,” jelasnya.

Kedua, KPU dan Bawaslu periode 2022-202027 akan dilantik pada 12 April 2022 dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Segera akan dibicarakan persiapannya karena ini pertama kali kita melaksankannya serentak,” lanjut Presiden Jokowi.

Ketiga, Presiden meminta agar segera diselesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Saya minta Menkopolhukam berkomunikasi yang intens dengan DPR RI juga KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan,” pinta Presdien.

Selanjutnya, Keempat segera putuskan menganai alokasi dana baik APBN dan APBD yang sebelumnya telah dibicarakan.

“Kemarin disampaikan diperkirakan mencapai 110,4 Triliun, KPU 76.6 Triliun dan Bawaslu 33,8  Triliun Rupiah, agar dipersiapkan secara bertahap,” beber Presiden Jokowi.

Kelima, Persiapkan Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota yang berakhir jabatannya di 2022. Disebutkan ada 101 daerah agar disiapkan, dianataranya; 7 Gubernur, 76 Bupati dan 18 Walikota yang harus diisi.

“Seleksi figur pejabat dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat ditengah situasi ekonomi yang tidak gampang dan berubah-berubah ini,” terang Presiden.

Terakhir Presiden mengimbau kepada jajaran persiapan Pemilu dan Pilkada berjalan dengan baik  karena menjelang Konstelasi Politik suhu menghangat namun jangan sampai masyarakat terprovokasi kepentingan politik yang tidak bermanfaat.

“Lakukan edukasi dan pendidikan politik yang masif kepada kontestan dan masyrakata, terutama isu politik identitas dan lainnya,” tutup Presiden dalam ratas yang dipimpinnya.

Hadir dalam rapat itu, di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.***

Red/K.000