Sebut Ada Menkopolhukam dan Mendagri, PDI Perjuangan Pertanyakan Kapasitas Luhut Bicara Pemilu 2024

JAKARTA, Kabariku- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ir. Hasto Kristiyanto, MM., menyatakan pihaknya mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tidak berpendapat berbeda dengan sang Presiden menyangkut isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai mengisi Kuliah Umum bertema “Indonesia Dalam Geopolitik Global” di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU). Senin (14/3/2022).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Terkait pernyataan menteri Jokowi yakni Menko Marinves Luhut Pandjaitan yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

“Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok,” katanya.

Menurutnya, Menko Marves, Luhut harus melakukan klarifikasi, berbicara dalam kapasitas apa?

“Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto.

Karena menjadi seorang pembantu presiden, ditegaskan Hasto, harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Jelas berbeda dengan Menkopolhukam.

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu? dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” beber Hasto.

Karena itu, Hasto mengatakan PDIP menghimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

“Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan,” tukasnya.

Seharusnya, kata Hasto, politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.

Hasto menyebut, Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024.

“Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” Tegas Hasto.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” jelas Hasto.

Atas dasar hal itu Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal.

“Yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Pak Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri,” tandas Hasto.***

Red/K.103