JAKARTA, Kabariku- Sidang lanjutan pemeriksaan saksi perkara pembacokan brutal terhadap Advokat Jurkani, S.H. di Pengadilan Negeri Batulicin telah selesai dilaksanakan. Pada kesempatan ini, Majelis Hakim memeriksa dua saksi atas nama Susilo dan Teguh yang dihadirkan secara daring dari Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kedua saksi merupakan tim pengamanan yang ikut dalam rombongan korban mengadvokasi penambangan ilegal di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Naas, Jurkani harus meregang nyawa setelah menjalani perawatan intensif akibat luka serangan brutal senjata tajam oleh kelompok penambang ilegal tersebut.
Dalam keterangannya, kedua saksi menyatakan rombongannya dihadang oleh mobil Fortuner warna hitam yang kemudian disusul oleh mobil-mobil lainnya yang berdatangan. Mobil-mobil tersebut menutup lajur mobil rombongan saksi dan menyerang korban yang berada di dalam mobil saat mereka tengah disibukkan menghadang para penyerang yang berada di depan mobil rombongan.
Masih hangat dalam benak publik pernyataan Polres Tanah Bumbu yang menyebut Jurkani diserang oleh sekelompok orang mabuk yang kesal karena lajur mobilnya dihalangi oleh mobil korban saat menuju wisata pantai di sekitar Desa Bunati.
Menanggapi hal tersebut, Tim Advokasi Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Melawan Oligarki atau JURKANI telah membantah pernyataan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti.
“Pada dasarnya tidak ada yang berbeda dari keterangan kedua saksi pada agenda pemeriksaan hari ini dengan saksi Suwandi yang sebelumnya telah diperiksa. Mereka menegaskan setidaknya ada sekitar 20 orang pada saat kejadian dan kebanyakan membawa parang,” kata Luthfi Yazid.
“Hal ini semakin membantah pernyataan Polres Tanah Bumbu yang mengatakan kejadian pembacokan Jurkani diakibatkan karena salah paham, mabuk, ataupun hal lainnya, namun memang telah direncanakan sebelumnya,” Luthfi Yazid anggota Tim Advokasi JURKANI menegaskan.
Selain menyayangkan cara kerja penyidik yang cenderung enggan mencari aktor intelektual kasus pembacokan ini, Luhtfi juga mengkritisi sikap Pengadilan Negeri Batulicin yang seakan menutup-nutupi jalannya proses persidangan.
“Salah satu rekan kami mencoba untuk menghadiri langsung persidangan di Batulicin namun dilarang masuk oleh satpam dikarenakan sidang dilangsungkan secara daring. Setelah beberapa saat, rekan kami kembali lagi dan diizinkan masuk, diarahkan ke ruang persidangan yang hanya terdapat 1 orang saja yang diduga panitera, dan diminta untuk menyaksikan persidangan melalui TV. Hal ini jelas telah melanggar prinsip peradilan yaitu terbuka untuk umum,” terang Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia tersebut.
Pada hari yang sama, Tim Advokasi JURKANI menerima balasan Surat Permohonan Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan ke Mahkamah Agung tertanggal 24 Desember 2021. Mahkamah Agung dalam Surat tersebut meminta permohonan tersebut diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu yang ditanda tangani oleh kedua instansi tersebut ditambah dengan Kepala Polres Tanah Bumbu.
Menanggapi hal tersebut, Tim Advokasi JURKANI menganggap bahwa persyaratan yang diminta oleh Mahkamah Agung sangat mustahil untuk didapatkan.
“Persyaratan tersebut (yang diminta oleh Mahkamah Agung) sangat mustahil untuk didapatkan karena justru adanya kekhawatiran intervensi dari para mafia tambang terhadap ketiga instansi yang dimaksud lah alasan kami mengajukan pemindahan tempat persidangan. Situasi ini membuat proses penegakan hukum menjadi semakin gelap,” tandas Muhamad Raziv Barokah, anggota Tim Advokasi JURKANI.***
Discussion about this post