KABARIKU – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin melaporkan Bambang “Beathor” Suryadi (BBS) ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik, Kamis ((3/12/2020) sore. Laporan dilakukan oleh Razman Arif Nasution, kuasa hukum Ali Mochtar Ngabalin.
Selain Bambang Beathor Suryadi, lewat kuasa hukumnya tersebut Ali Mochtar Ngabalin juga melaporkan Muhammad Yunus Hanis (MYH), pengamat politik dan sosial Alumni Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tuduhan yang sama.
Ali Mochtar Ngabalin melaporkan Bambang dan Muhammad Yunus karena menurutnya kedua orang itu telah menuduh dirinya ikut menikmati uang haram dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Seperti diketahui, Bambang Beathor Suryadi yang merupakan mantan Staf di KSP, sempat menyatakan, Ali Mochtar Ngabalin sebagai Pembina di KKP tidak digaji oleh negara. Oleh karena itu, Bambang meminta agar pihak KPK juga memeriksa Ali Mochtar Ngabalin karena diduga menerima aliran dana dari hasil sogok korupsi dan perjalanan Edhy Prabowo.
Bagaimana reaksi Bambang atas laporan yang dibuat Ali Mochtar Ngabalin ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik?
Bambang menyatakan, justru Ali Mochtar Ngabalin yang telah mencemarkan nama baiknya sendiri karena membiarkan Edhy Prabowo sebagai binaannya terjerat kasus korupsi.
“Apa jadinya jika seorang pembina membiarkan binaannya berbuat jahat, curang dan korupsi dan membiarkannya di penjara KPK? Lantas pembina yang membiarkan binaan melakukan hal yang tercela masih dianggap tidak/bukan tercemar? Artinya, Ngabalin membiarkan dirinya tercemar karena membiarkan Menteri KKP binaannya berbuat kecemaran dengan korupsi?” tutur Beathor, Jumat (4/12/2020).
Beathor pun menyatakan tak masalah dengan apa yang dilakukan Ali Mochtar Ngabalin.
“Itu haknya. Namun perlu didengar pandangan ahli bahasa apakah pernyataannya soal Ngabalin berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di media online masuk kategori pencemaran nama baik atau bukan,” paparnya.
Dijelaskannya, pernyataan yang disampaikannya adalah dalam rangka menyoroti posisi Ali Mochtar Ngabalin sebagai pejabat pembina Menteri KKP, bukan sebagai pejabat KSP.
Bambang mengaku, Ali Mochtar Ngabalin merupakan sahabatnya dan sama-sama pernah menjadi staf Deputi IV KSP di periode pertama pemerintahan Jokowi.
Sementara itu, Hasanuddin, kader Pijar Indonesia dan juga pendiri LBH Padjadjaran, menilai apa yang dilakukan Ali Mochtar Ngabalin dengan melaporkan Bambang “Beathor” Suryadi dan Muhammad Yunus Hanis ke Polda Metro Jaya merupakan upaya tak elok.
“Meskipun itu adalah hak beliau, tetapi apa yang menjadi “materi diskusi” masih ruang lingkup pemeriksaan KPK sehubungan OTT Pejabat KKP. Oleh karena itu saya sangat menyayangkannya,” ujarnya, Jumat (4/12/2020).
Menurut Hasanuddin, apa yang disampaikan BBS bukanlah upaya mencemarkan, tetapi masukkan buat penyidik KPK untuk melakukan pendalaman dalam kasus tersebut.
“Dan setidaknya untuk Ali Mochtar Ngabalin, sebagai dorongan agar dapat menjelaskan secara terang benderang posisinya dalam kasus ini,” jelasnya.
Malah, lanjut Hasanuddin, sikap reaksioner Ali Mochtar Ngabalin menambah kecurigaan.
“Daripada ia menjelaskan ke Polda Metro Jaya, sebaiknya ia memberikan keterangan pada KPK,” ujarnya.
Hasanuddin menandaskan, dirinya mengetahui betul sosok Bambang Beathor Suryadi yang sudah sejak jaman Orde Baru kerap menyampaikan kritik dan kebenaran.
“Jadi, niatnya BBS untuk kebenaran bukan politis apalagi mencemarkan nama baik seseorang. Niatnya baik, dan apa yang disampaikan beliau terkait Ali Mochtar Ngabalin masih dalam proses penyidikan KPK,” ujarnya.
Hasanuddin menambahkan, justru apa yang dilakukan Ali Muhtar Ngabalin saat ini dengan melaporkan YMH dan BBS, ada kesan yang bersangkutan berkelit dari kasus tersebut.
“Dan itu tak elok tentunya,” ungkapnya. (Den)
Discussion about this post