KABARIKU – Mantan Direktur Utama Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan, lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), Senin (9/3/2020).
“Majelis hakim kasasi MA yang menangani perkara Karen Agustiawan pada Senin (9/3/2020) menjatuhkan putusan dengan amar putusan antara lain melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum,” ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Selasa (10/3/2020).
Majelis hakim kasasi yang terdiri dari Suhadi sebagai Ketua Majelis, didampingi hakim anggota Krisna Harahap, Abdul Latif, Mohammad Askin, dan Sofyan Sitompul, dalam pertimbangannya menyebutkan, apa yang dilakukan Karen merupakan business judgment rule dan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.
“Menurut majelis hakim, putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Kendati putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, tetapi itu merupakan risiko bisnis,” tutur Andi.
.
Sebelumnya, Karen divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 10 Juni 2019. Selain itu, Karen juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.
Ketua Majelis Hakim Emilia Djaja Subagja saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor di antaranya memaparkan, Karen terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.
Karen telah memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Karen dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisis risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA). Selain itu, menurut hakim, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.
Dengan demikian, menurut majelis hakim Tipikor, Karen itu telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. (Has)