37 Organisasi Perempuan Kirim Surat ke Jokowi, Desak Keluarkan Perppu

KABARIKU – Sebanyak 37 organisasi perempuan se-Indonesia yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA), melayangkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). PIA meminta agar presiden segera mengeluarkan Perppu untuk menolak Revisi UU KPK yang dibuat DPR RI.

PIA menegaskan, Perppu merupakan satu-satunya kewenangan presiden untuk menolak revisi UU KPK.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Perpu ini memang tidak akan langsung menyelesaikan masalah bangsa, tapi setidaknya Perpu merupakan simbol komitmen bahwa Bapak Presiden bersama rakyat yang ingin KPK tetap berfungsi membasmi korupsi, menjaganya dari oligarki yang kian membelit bangsa ini. Keberpihakan ini kami nantikan,” tulis PIA dalam suratnya yang dishare lewat WhatsApp kepada Kabariku, Minggu (13/10/2019).

Ada dua permintaan kepada presiden yang disampaikan PIA dalam suratnya. Selain mengeluarkan Perppu, PIA juga berharap aga presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terus memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Bapak telah dipilih oleh lebih dari 87 juta rakyat Indonesia dengan ongkos uang rakyat triliunan rupiah, bukan dengan mandat melindungi kepentingan oligarki atau sekelompok elit, tapi untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Kami percaya Bapak adalah pemimpin yang amanah yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Atas kepercayaan itu, kami menuntut Bapak menjalankan amanah yang kami titipkan kepada Bapak selaku Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan,” tulis PIA.

PIA menambahkan, masyarakat telah bereaksi atas upaya pelemahan KPK dan telah merenggut nyawa lima demonstran, yakni Yusuf Qardawi, Bagus Putra Mahendra, Maulana Suryadi,
Akbar Alamsyah, dan Randy.

“Kematian kelima demonstran ini adalah tanda bahaya pada demokrasi kita. Nyawa mereka tak boleh hilang dalam kesia-kesiaan oleh sikap abai para pemimpin. Berbagai peristiwa, ketegangan, dan keresahan masyarakat ini menunjukkan bahwa semua elemen masyarakat berbagi kerisauan yang sama tentang masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya.

Dalam surat itu, PIA juga menyampaikan keprihatinannya atas sikap DPR dan pemerintah. Menurut PIA, sikap dan narasi-narasi yang diperlihatkan pemerintah dan DPR menunjukkan rendahnya kemampuan mereka merasakan dan menangkap aspirasi publik yang memberinya mandat untuk melayani.

“Lebih dari itu, sikap para pelayan rakyat ini telah merampas harapan, rasa keadilan dan cita-cita Indonesia yang berkeadilan. Hari-hari terakhir ini para pelayan rakyat telah mengkorupsi kekuasaan dan menyalahgunakannya untuk melindungi kepentingan kelompoknya, bukan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara. Pada titik ini bukan hanya korupsi merajalela yang kami takutkan, tapi kami bertambah takut melihat betapa
nyamannya para pelayan rakyat bersekutu melemahkan upaya-upaya pemberantasan korupsi di tanah air ini,” beber Pia.

PIA menandaskan, sebagai presiden terpilih, Jokowi merupakan presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden partai atau sekelompok elit. Oleh karena itu PIA berharap, Jokowi berada di belakang rakyat, bukan di belakang para koruptor dan pelindung oligarki. (Ref)