JAKARTA, Kabariku- Apapun alasannya berbisnis memanfaatkan jabatan kekuasaan ditengah pandemi Covid-19 tidak dibenarkan secara moral merupakan penghianatan.
Rakyat sedang susah mengap mengap diantara hidup dan mati akibat serang virus Corona, malah dibisniskan untuk meraup untung besar.
“Bukannya dibantu dipermudah malah dipersulit dengan harga PCR yang berubah rubah, rakyat dipaksa diwajibkan harus PCR”.
Demikian disampaikan Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98) dan Jaringan Nasional Pergerakan Indonesia, melalui siaran persnya. Rabu (10/11/2021) di Tugu Proklamasi Jakarta.
Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 mengatakan, Dugaan adanya keterlibatan menteri kabinet Jokowi dalam dugaan bisnis PCR itu perilaku tidak bermoral dan tidak punya nurani. mengejar untung ditengah rakyat buntung, menumpuk harta ditengah rakyat susah.
“Perilaku tersebut jelas jelas menghianati nilai nilai perjuangan para pahlawan, Hianati dan Coreng Muka Presiden Jokowi, menghianati perjuangan relawan Jokowi yang telah berdarah darah perjuangkan Jokowi menjadi Presiden sekaligus menghianati rakyat Indonesia,” katanya.
Sebagai penegasan, lanjut Anto, komitmen dan melaksanakan amanah perjuangan para pahlawan dan amanah rakyat Indonesia atas kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Republik jangan dikasih tempat menteri menteri yang tidak bermoral terlibat dugaan bisnis PCR.
“Lakukan Reshufle dan Copot Menteri menteri tersebut,” ujarnya.
“Semoga Allah Tuhan YME selalu melindungi Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia. Amiin YRA. Hasbunallah wani’mal wakil ni’mal Maulana wani’man nasyir,” pungkasnya.***
