Hukum  

Pegawai KPK Resmi Jadi ASN, Ada Pegawai Tetap Ada Pegawai Tidak Tetap

Gedung KPK. (Foto Has/Kabariku)

KABARIKU – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). PP ditandatangani Presiden pada 24 Juli dan diundangkan pada pada 27 Juli 2020.

Dengan PP tersebut maka pegawai KPK terbagi menjadi dua katagori yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (Pasal 2).

Disebutkan, PP terbit dengan tiga pertimbangan, yaitu:

Pertama, KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pelaksanaan tugasnya perlu mendapatkan dukungan dari ASN.

Kedua, untuk menindaklanjuti Pasal 1 angka 6, Pasal 69B, dan Pasal 69C Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama dua tahun dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketiga, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan dengan beberapa syarat (Pasal 3). Di antaranya, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintah yang sah; memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan memiliki integritas dan moralitas yang baik; memiliki syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam peraturan KPK.

PP menyebutkan pula, jabatan di KPK ada lima tingkatan (Pasal 5 ayat (1)).

Pertama, Sekretaris Jenderal merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Kedua, Deputi merupakan JPT madya.

Ketiga, Kepala Biro dan Direktur merupakan JPT pratama.

Keempat, Kepala Bagian Bidang dan Kepala Sekretariat merupakan jabatan administrator.

Kelima, Kepala Subbagian/Subbidang merupakan jabatan pengawas.

Kemudian PP itu pun mengatur tentang gaji dan tunjangan (Pasal 9).

Pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terjadi penurunan penghasilan, maka kepada pegawai KPK juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

PP ini berlaku sejak diundangkan. (Has)

Leave a Reply