KABARIKU – Mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, yang ditetapkan menjadi DPO oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 13 Februari 2020, berhasil ditangkap di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan, Selasa dinihari (2/6/2020).
Tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA itu, ditangkap di Simprug bersama menantunya, Rezky Herbiyono, dan istrinya, Tin Zuraida. Ketiganya langsung dibawa ke gedung KPK.
Penangkapan dipimpin Ketua Tim Penyidik KPK Novel Baswedan. Disaksikan pengurus RT dan RW di Simprug dan bekerja sama dengan Mabes Polri, KPK akhirnya berhasil menaikkan Nurhadi dan Rezky serta istri Nurhadi ke mobil dan langsung membawa ketiganya ke gedung Dwi Warna KPK.
Rezky Herbiyono merupakan tersangka pada kasus yang sama dengan mertuanya. Sementara KPK membawa istri Nurhadi, Tin Zuraida, karena wanita ini beberapa kali tak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suaminya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menjelaskan, pihak KPK belum mengetahui pasti rumah siapa yang ditinggali Nurhadi sekeluarga di Simprug.
“Berdasarkan data yang dimiliki KPK, ada 13 rumah yang diklaim kepunyaan Nurhadi. Beberapa di antaranya sudah disambangi pihak KPK,” kata Nurul, Selasa (2/6/2020).
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengucapkan selamat kepada rekan-rekannya yang berhasil menangkap Nurhadi dan Rezky.
“Apresiasi dan penghargaan kepada rekan-rekan penyidik dan unit terkait lainnya yang terus bekerja,” kata Nawawi, Selasa (2/6/2020).
Selain menangkap Nurhadi, Rezky dan Tin Zuraida, KPK juga menyita sejumlah dokumen.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Nurhadi bersama Rezky Herbiyono (RHE) dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka pada 16 Desember 2019. Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Penerimaan tersebut di antaranya terkait perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) pada 2010. (Has)
