Presiden Jokowi Harus Tindak Tegas Menteri yang Terlibat Bisnis PCR

  • Bagikan

Kabariku- Ketua Bidang Politik Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Simson Simanjuntak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tindakan tegas terhadap kedua menterinya yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR.

Tindakan tegas perlu diambil Presiden untuk menjawab kecurigaan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah supaya tidak semakin tergerus.

“Bantahan pihak Luhut dan Erick Thohir semakin menegaskan bahwa mereka terlibat dalam bisnis PCR. Ini bukan soal besar-kecilnya keuntungan atau persentase tes PCR yang dilakukan, tapi lebih kepada etika penyelenggara negara. Diperlukan ketegasan Presiden untuk mencopot menterinya demi menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah,” ujar Simson Simanjuntak, Senin (15/11/2021).

Pihak terkait berdalih bahwa mereka tidak menerima sepeserpun keuntungan yang diperoleh PT GSI. Ketua Bidang Politik REPDEM ini menjelaskan;

Katanya, keuntungan yang ada digunakan kembali untuk kegiatan sosial seperti tes PCR gratis bagi masyarakat.

Namun, jika diteliti lagi melalui data yang dipublikasikan di laman resmi perusahaannya, tes PCR gratis bukan berasal dari laba perusahaan, melainkan dari donasi publik.

Hingga Senin (15/11/2021) malam, setidaknya terdapat Rp 4,4 miliar donasi yang berhasil dikumpulkan PT GSI.

Dengan biaya rata-rata Rp 900 ribu per tes, dana Rp 4,4 miliar tersebut setara dengan 4.889 tes PCR. Ada pula donasi berupa 998 alat tes PCR dari Pearl Consulting (429), HHP Law Firm (166), Mobil (165), Shopee (155) dan Indika Multi Properti (83). Jumlah 4.889 ditambah 998 sama dengan 5.887 atau mendekati angka 6 ribu tes PCR gratis yang diklaim didanai dari keuntungan PT GSI.

“Ternyata tes PCR gratis itu bukan bersumber dari keuntungan PT GSI, tapi bersumber dari donasi masyarakat. Jika demikian adanya berarti pihak terkait telah membuat pembohongan publik karena keuntungan mereka tetap utuh,” ujarnya.

“Padahal, bukankah para pemegang saham PT GSI sepakat untuk mendonasikan 51 persen keuntungan mereka untuk kegiatan sosial? Kemana keuntungan yang seharusnya didonasikan itu?” Simson menambahkan.

Bantahan yang telah diungkapkan pihak Erick Tohir dan LBP itu menurut Simson malah semakin menegaskan bahwa tuduhan keterlibatan kedua menteri itu benar adanya.

“Ini bukan soal ada atau tidak keuntungan yang mereka terima dari dugaan keterlibatan mereka dalam bisnis PCR, tetapi ini soal kepantasan. Sangatlah tidak pantas pejabat tinggi penyelenggara negara ikut-ikutan berbisnis yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai pejabat negara,” pungkas aktivis 98 ini.***

Red/K.000
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *