KABARIKU – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengaku heran dengan pernyataan peneliti ICW Kurnia Ramadana yang menyatakan sekarang merupakan tahun terburuk dalam pemberantasan korupsi.
“Luar biasa ICW di era bung Kurnia, mampu menilai kami sebagai yang terburuk di saat kami belum bekerja,” kata Nawawi, Senin ((30/12/2019)
Nawawi pun melontarkan sindiran dengan menyatakan ICW di era Kurnia semakin hebat dan paling cerdas. Oleh karena itu, lanjut Nawawi, pimpinan KPK tak ingin berada dalam satu forum dengan Kurnia karena merasa malu sebagai pimpinan yang terburuk duduk bersama dan berdiskusi dengan yang paling hebat dan paling cerdas.
“Kami tak akan ikut bersama dalam forum tersebut, karena rasanya malu kami yang terburuk ini harus duduk berdiskusi dengan yang paling hebat, paling cerdas seperti beliau,” ujar Nawawi.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar kegiatan Diskusi Catatan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch: Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di Tangan Orang ‘Baik’ di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019)
Dalam acara itu, peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebut KPK berada di tahun terburuk.
“Ini adalah tahun kehancuran KPK, yang benar-benar disponsori langsung oleh Istana, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang,” kata Kurnia.
Menurut Kurnia, salah satu alasannya adalah proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 yang menuai sejumlah persoalan.
“Persoalan itu, muncul di Panitia Seleksi (Pansel), proses seleksi, dan figur yang terpilih sebagai pimpinan KPK,” katanya.
Kurnia menyatakan, tim yang dibentuk Presiden Jokowi untuk mencari dan menentukan pimpinan KPK tak beres sebab 3 di antara 9 anggota pansel memiliki kedekatan dengan lembaga kepolisian.
Selain itu, lanjutnya, proses seleksi yang dilakukan pansel KPK kepada calon pimpinan KPK periode 2019-2023 tidak memiliki nilai integritas di mana salah satu pimpinan KPK di periode sekarang ini tidak patuh sebab tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Kurnia mengungkapkan, KPK sudah tidak seperti sediakala, kerjanya tidak lagi cepat, kerjanya pasti akan lambat. (Ref)
