KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Suap Ketok Palu Anggaran

KABARIKU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, pada Selasa (28/7/2020).

Mereka adalah Ahmad Hosein Hutagalung dan Mulyani yang merupakan tersangka penerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam pengesahan APBD Sumatera Utara. Sebelumnya, tepatnya tanggal 22 Juli 2020 lalu, KPK juga telah menahan 11 mantan anggota DPRD Sumatera Utara lainnya dalam kasus yang sama.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto, mengatakan, Ahmad ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Mulyani ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

“Keduanya ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020,” kata Karyoto, Senin (28/7/2020).

Semula KPK akan menahan tiga orang mantan anggota DPRD Sumut pada Senin kemarin. Namun, satu tersangka lain, Nurhasanah, penahanannya ditangguhkan karena setelah dilakukan rapid tes yang bersangkutan dinyatakan reaktif Covid-19.

“KPK melakukan penjadwalan ulang pemanggilan yang waktunya akan kami informasikan lebih lanjut,” jelas Karyoto.

Kedua tersangka yang kemarin ditahan merupakan bagian dari 14 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 yang ditetapkan tersangka pada 30 Januari 2020.

Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho terkait ketok palu anggaran. Yaitu, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; Pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Atas perbuatannya, ke-14 mantan anggota DPRD Sumut tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Diketahui, dari ke-14 tersangka tersebut, 11 orang lainnya telah ditahan pada Rabu (22/7/2020). Mereka adalah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Syamsul Hilal, dan Robert Nainggolan.

Kemudiam Ramli, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, serta Irwansyah Damanik.

Para tersangka itu ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 22 Juli 2020 hingga 10 Agustus 2020 di sejumlah dua Rutan berbeda.

Untuk tersangka Sudirman Halawa, Ramli, Syamsul Hilal, Irwansyah Damanik, Megalia Agustina, dan Ida Budiningsih ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

Sementara, tersangka Robert Nainggolan, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Rahmad Pardamean Hasibuan ditahan di Rutan Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur. (Has)