KABARIKU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadikan kehutanan sebagai salah satu fokus sektor yang menjadi program prioritas pemberantasan korupsi sejak 2010.
“Sektor kehutanan dipilih karena pertimbangan strategis, yaitu besarnya nilai kerugian negara, aktor yang diduga terlibat dan dampaknya bagi masyarakat luas. Fokus pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dilakukan pada bidang penindakan dan pencegahan,”jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam siaran pers KPK yang dilihat Kabariku, Sabtu (28/11/2020).
Ditambahkannya, Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai 120 juta hektare. Artinya, hampir 70 persen wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor.
“Kondisi ini turut diperparah dengan tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan. Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun,” ujar Marwata.
Ia mengungkapkan, kondisi saat ini menunjukkan praktik penguasaan hutan yang ada justru melupakan bahwa hutan seharusnya sebagai bagian dan membentuk sistem hidup bangsa Indonesia. Ketimpangan pengelolaan dan watak kebijakan sumber daya alam yang otoriter, kelemahan dalam tata kelola, dan ketidak-pastian hukum berkelindan dengan salah satu musuh bangsa terbesar abad ini, yaitu korupsi. Berbagai permasalahan yang terjadi dan terpapar saat ini seolah memberikan hipotesis bahwa Pasal 33 UUD 1945 ini telah dikorupsi.
“Penguasaan ratusan juta hektar luas kawasan hutan, belum sepenuhnya manfaat hutan dapat menjadi jalan kemakmuran bangsa dengan cara yang adil dan bermartabat. Dari total 41,69 juta hektar lahan hutan yang dikelola, hanya 1 persen yang diberikan kepada skala kecil dan masyarakat adat,” kata Alex.
KPK bersama U4 Anti-Corruption Resource Centre, lanjutnya, dengan dukungan Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH), melakukan kerja sama yang dimulai sejak tahun 2019 dalam sebuah proyek yang dinamakan C-Files (Corruption Files). C-Files bertujuan untuk mendukung upaya pemberantasan yang ada di Indonesia dengan menyediakan alat untuk menginformasikan pendekatan berbasis bukti.
Marwata membeberkan, salah satu cara yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan kasus yang sudah selesai dan analisis korupsi yang ada di sektor kehutanan sebagai percontohan.
“Selain itu kajian ini juga mengeksplorasi kelayakan penggalian data yang lebih komprehensif dari kasus yang diselesaikan KPK untuk tujuan kebijakan di masa depan,” paparnya.
Menurutnya, kerja sama KPK dan U4 Anti-Corruption Resource Centre telah menghasilkan tiga kajian. Pertama, Kajian literatur internasional: Mendorong Pendekatan Sensitif Gender untuk Memberantas Korupsi di Sektor Kehutanan. Kedua, Jaringan korupsi di sektor kehutanan Indonesia Politik dan pulp di Pelalawan, Riau. Kemudian yang ketiga adalah Penanganan Kasus Korupsi Kehutanan di Indonesia: Pembelajaran dari Proses Penuntutan oleh KPK. Semua kajian ini telah rampung dan bisa diakses di situs U4 Anti-Corruption Resource Centre www.u4.no.
KPK dan U4 Anticorruption Resource Centre telah meluncurkan tiga hasil kajian tersebut melalui akun Youtube KPK RI pada 16 November lalu. pukul 14.00 WIB. Dari kajian Kajian literatur internasional: Mendorong Pendekatan Sensitif Gender untuk Memberantas Korupsi di Sektor Kehutanan, Monica Kirya dari U4 memaparkan hasil analisis dari dimensi internasional terkait korupsi, gender dan sektor kehutanan. Inisiatif anti-korupsi di sektor kehutanan sering mengabaikan gender, sementara upaya mengintegrasikan aspek gender ke dalam kegiatan kehutanan tidak selalu memandang korupsi sebagai hambatan utama konservasi hutan dan kesetaraan gender.
Dari studi tentang Jaringan korupsi di sektor kehutanan Indonesia Politik dan pulp di Pelalawan, Riau, Jacqui Baker akan memaparkan tentang analisis jaringan sosial (SNA) sebagai alat yang bermanfaat dalam memerangi korupsi kehutanan. Analisis ini menyoroti bagaimana jaringan korupsi bekerja dan mengungkap pola dan aktor yang kerap tersembunyi.
Dari studi tentang Penanganan Kasus Korupsi Kehutanan di Indonesia: Pembelajaran dari Proses Penuntutan oleh KPK, Sofie Schuette akan memaparkan tentang KPK yang berhasil mengadili lebih dari 600 terdakwa kasus korupsi sejak 2004, tetapi hanya sekitar 5 persen terdakwa dituntut atas pelanggaran yang berkaitan dengan sektor kehutanan. Pemerintah telah memprakarsai berbagai kebijakan pencegahan untuk mengurangi cepatnya deforestasi dan melestarikan alokasi dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Namun penuntutan terhadap koruptor telah gagal mendakwa perusahaan yang terlibat dan menyita semua hasil korupsi. (Has)
Discussion about this post