Cabut SK Menteri ESDM No.218.K/MG.01/MEM.M/2022
Kabariku– Ada dua hal yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.
Yaitu, karena meningkatnya harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui bantuan lansung tunai dan bantuan sosial tepat sasaran.
Jika itu menjadi alasan maka sesungguhnya pemerintahan Jokowi telah melakukan pengulangan kesalahan yang telah di lakukan oleh Pemerintahan Sebelumnya.
Pemerintah mestinya berpikir jernih dan rasinoal dengan berlandaskan situasi yang terjadi di tengah masyarakat.
Belum hilang dari ingatan kita dampak pandemi Covid 19, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat namun juga berpengaruh terhadap sendi-sendi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.
Kebijakan pembatasan sosial berskala besar sangat berpengaruh berdampak terhadap lalu lintas pergerakan barang dan jasa yang terhambat sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang mengalami penurunan sehingga daya daya beli masyarakat terjadi sangat signifikan.
Kenaikan BBM juga merambah ke sektor lainnya yaitu: biaya transportasi darat laut dan udara. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat melambung tinggi jauh di atas kenaikan BBM.
Disisi lain pemerintahan Jokowi masih terus memamerkan beberapa proyek ambisius menjadi proyek strategi nasional seperti proyek IKN, kereta cepat dan proyek lainnya yang berjumlah 128 harus selesai pada tahun 2024.
Pada kesempatan lain para Elit Politik peduli dan acuh terhadap kenaikan dan harga pokok kebutuhan masyarakat lainnya sibuk dan asyik melakukan selancar dan Safari Politik mengatur skema koalisi dan segera menunggu didepan pintu KPU berharap pendaftaran Pilpres segera dibuka.
Isu ketidak harmonisan dalam tubuh TNI dan fenomena Kaisar Sambo dan menguatnya mafia institusi didalam birokrasi menjadi rentetan panjang isu-isu politik mewarnai proses berbangsa dan bernegara di Republik ini dari situasi yang terjadi saat ini.
Lagi-lagi rakyat kecil dan masyarakat menengah menjadi korban dan menjadi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat lebih pada pro terhadap investasi Pro terhadap oligarki dan Pro terhadap Elit Politik.
Tidak ada kata lain bahwa Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah keharusan agar pemerintah mau mendengar dan mau membatalkan lenaikan BBM sebagai hak atas memenuhi dasar kepentingan dan memenuhi hak-hak rakyat yang dimana telah diamanatkan konstitusi
Maka saya menyeruhkan untuk seluruh Jaringan Fornajo Indonesia Institute di 34 Provinsi untuk turun ke jalan bergabung dengan Mahasiswa dan Kaum Buruh untuk Menolak Kenaikan BBM.***
Chalid Tualeka
Ketua Umum JOINST
Formajo Indonesia Institute
Red/K.103
