Jakarta, Kabariku – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpotensi memicu kemarahan warga. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut, penghapusan hak pilih langsung masyarakat akan dipandang sebagai langkah elite politik untuk mempertahankan kuasa.
“Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” ujar Andreas, Selasa (30/12/2025).
Andreas menekankan, dalam demokrasi terdapat norma tak tertulis: hak politik yang telah diberikan kepada rakyat tidak boleh ditarik kembali.
Ia mengingatkan bahwa perubahan sistem politik di Indonesia berjalan cepat dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh warga, termasuk dalam pemilihan presiden yang sebelumnya ditentukan MPR.
“Perubahan sistem pemilihan kita memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat,” katanya.
Menurut Andreas, alih-alih menghidupkan kembali mekanisme pemilihan tidak langsung, partai-partai di parlemen sebaiknya memfokuskan energi pada penyempurnaan kualitas Pilkada langsung.
“Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat,” tegasnya.
Saat dimintai sikap resmi PDIP terhadap wacana tersebut, Andreas memilih menyerahkan pertanyaan itu kepada publik. Ia menilai rakyatlah yang berhak menjawab apakah hak memilih kepala daerah perlu dipertahankan atau dikembalikan ke ruang elite.
“Pertanyaan ini seharusnya diarahkan kepada rakyat, apakah rakyat mau hak memilih kepala daerah yang sudah diperoleh diambil kembali oleh elite-elite,” tutupnya.
Akar Wacana Pemilihan Kepala Daerah via DPRD
Gagasan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan argumentasi efisiensi anggaran. Dana besar yang terserap untuk Pilkada, menurut dia, dapat dialihkan untuk program prioritas seperti pemenuhan gizi anak dan perbaikan fasilitas pendidikan.
Wacana tersebut kini memicu kembali perdebatan lama: antara efisiensi tata kelola negara dan konsistensi komitmen pada demokrasi langsung.
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post