Demo Buruh 28 Agustus Batal ke Istana, Dipusatkan di DPR Demi Efektivitas dan Menolak Penunggang Gelap

Jakarta, Kabariku –  Aksi unjuk rasa buruh yang digelar pada Kamis, 28 Agustus 2025, batal dilakukan di Istana Negara. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa demo buruh kali ini dipusatkan hanya di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

“Aksi damai di DPR saja,” ujar Said Iqbal.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut diambil demi menjaga fokus isu perjuangan buruh, sekaligus menghindari adanya potensi penunggang gelap yang dapat mengacaukan jalannya aksi.

Said menegaskan, gerakan buruh hari ini murni untuk menyuarakan aspirasi pekerja, bukan agenda kelompok lain.

“Ini murni isu buruh, ini murni gerakan buruh. Kawan-kawan anarki, jangan coba-coba mengganggu aksi buruh pada 28 Agustus 2025. Kami akan melawan segala bentuk kekerasan yang Anda lakukan,” katanya menegaskan.

Senada dengan hal itu, Ketua Departemen Media dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar Cahyono, menjelaskan pemusatan aksi di DPR juga didasari pertimbangan efektivitas.

Menurutnya, banyak tuntutan yang akan disampaikan, sehingga lebih efisien bila suara buruh difokuskan pada satu titik.

“Maka kemarin kita lebih efektif kalau disuarakan di satu titik,” jelasnya.

Seperti diberitakan, buruh akan menggelar demo besar-besaran pada Kamis 28 Agustus 2025. Aksi ini serentak digelar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara di Jakarta, aksi buruh dipusatkan di DPR RI dan Istana (namun dibatalkan).

Dalam aksinya buruh mengajukan enam tuntutan utama antara lain:

• Hapus outsourcing dan tolak upah murah.
• Hentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus.
• Reformasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan serta menghapus pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
• Mendesak DPR mengesahkan UU Ketenagakerjaan baru di luar skema Omnibus Law Cipta Kerja.
• Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
• Mendesak revisi UU Pemilu.***