Executive Briefing, KPK Perkuat Integritas Penyelenggara Negara di Kemendikbudristek

Jakarta, Kabariku- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikelompokkan dalam tujuh jenis.

Namun, dari ketujuh jenis tersebut yang sering muncul di masyarakat adalah gratifikasi, pemerasan dan suap menyuap.

Hal ini disampaikan dalam acara Executive Briefing Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) bagi jajaran Eselon I Kemendikbudristek di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

“Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, tujuh jenis korupsi tersebut, antara lain merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengadaan, dan gratifikasi,” kata Firli dihadapan peserta kegiatan.

Firli menjelaskan, pemberian gratifikasi biasanya terjadi karena berkaitan jabatan dan kewenangan seseorang. Masalah gratifikasi ini diatur dalam Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 yang saat ini tengah direvisi.

“Sementara itu terkait dengan suap-menyuap terjadi karena ada kesepakatan dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan pikiran dan tindakan. Tindakan suap menyuap bertujuan agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu,” jelasnya.

Dalam kasus suap menyuap ini, kata Firli, baik orang yang menyuap maupun menerima suap sama-sama terkena pidana.

Lanjut Firli, adapun menyangkut pemerasan, masih sering dijumpai di lingkup pemerintahan, seperti mutasi kerja.

“Ada pejabat yang mengutip uang setoran dari dinas-dinas, misalnya, bila orang ingin pindah tugas di unit kerja lain,” Firli mencontohkan.

Firli juga menyinggung terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Ia berharap ke depan para penyelenggara negara lebih tertib dalam melaporkan LHKPN.

“Karena LHKPN ini adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara negara baik sebelum, selama, dan sesudah menjabat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana menjelaskan tentang Survei Penilaian Integritas 2022 yang dilakukan KPK di lingkup Kemendikbudristek. Hasilnya, kementerian mendapatkan skor 78,2 pada 2022, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mendapatkan skor 79,9.

Survei yang mengukur tingkat risiko korupsi dan mengukur capaian keberhasilan pemberantasan dan pencegahan korupsi itu menggunakan beberapa indikator, antara lain transparansi, integritas tugas, trading in influence, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

Salah satu temuan dalam SPI 2022, yaitu masih ada risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, seperti pemenang vendor sudah diatur (33 persen), kualitas barang dan jasa rendah (46 persen), hasil PBJ tidak bermanfaat (35 persen), nepotisme (41 persen), dan gratifikasi (35 persen).

Risiko lain yang ditemukan yaitu penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (64 persen) dan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas (40 persen).

“PAKU Integritas adalah program unggulan KPK dalam pencegahan korupsi. Program lain dalam pencegahan yang dilakukan KPK yaitu pembentukan Desa Antikorupsi, Politik Cerdas Berintegritas, dan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (Roadshow Bus KPK),” papar Wawan.

Wawan menuturkan, lima fokus area atau sektor yang menjadi sasaran KPK dalam penerapan PAKU Integritas sejak dilakukan 2021, antara lain; sektor pengelolaan sumber daya alam, penegakan, bisnis, politik, dan layanan publik.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Makarim pada kesempatannya mengatakan bahwa kementeriannya telah menerapkan dukungan teknologi informasi untuk menciptakan lingkungan yang berintegritas dan antikorupsi.

Ia mencontohkan kementerian telah membangun platform digital bernama SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Melalui platform SIPLah, sekolah-sekolah bisa melakukan belanja secara transparan dan akuntabilitas.

Adapun dengan platform RKAS, kepala sekolah-kepala sekolah jauh lebih aman dan fleksibel dalam melakukan pelaporan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Mekanisme penyaluran dana BOS, kata dia, menjadi terobosan yang dilakukan kementerian demi mencegah terjadinya korupsi. Dana yang disalurkan langsung ke rekening sekolah terpantau secara transparansi lebih tinggi.

“Karena pelaporannya berjalan secara online,” tuturnya.

Ia menambahkan: “Pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan pun terbantu dengan platform ini. Ini semua didukung dengan teknologi,” ujarnya.

Menurut Nadiem, pemberantasan korupsi butuh kombinasi antara pendidikan, penindakan, dan sistem. Menyangkut pembentukan sistem di instansi, misalnya, ia menyarankan agar sebisa mungkin proses izin-izin yang membutuhkan keterlibatan orang harus dikurangi dan digantikan dengan mesin.

“Peran manusia hanya di bagian akhir, yaitu ketika dibutuhkan saat penandatanganan izin. Jika hal ini bisa berjalan, akan menjadi terobosan dalam pemberantasan korupsi,” kata dia.

“Kecilkan keputusan subjektivitas manusia untuk memberikan izin apa pun. Menurut saya ini kunci untuk menutup gerbang orang melakukan korupsi,” lanjut Nadiem.

Kemendikbudristek sejauh ini memiliki sejumlah program kampanye antikorupsi di lingkup internal, antara lain; Internalisasi Antikorupsi (untuk seluruh pegawai kementerian), Saya Keluarga Antikorupsi (untuk anggota Dharma Wanita Persatuan), Anti Fraud untuk Satuan Kerja, dan Tunas Integritas (menyasar CPNS).

Selain itu, ada program Berbincang Asyik Integritas yang ditujukan untuk kalangan mahasiswa, Saya Anak Antikorupsi, dan Guru Antikorupsi.

“Program-program edukasi tersebut mendukung upaya kami menciptakan sistem pendidikan yang berintegritas melalui Gerakan Merdeka Belajar,” kata Nadiem.

Executive Briefing merupakan bagian dari program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara (PAKU Integritas) dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan KPK yang ditujukan khusus kepada menteri dan eselon satu beserta pasangan.

Sebelumnya, KPK telah merampungkan Diklat PAKU Integritas Batch I 2023 yang mencakup tiga kementerian, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN.

Pada Batch II 2023, tiga kementerian yang akan mengikuti agenda serupa yaitu Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Selain kementerian/lembaga, KPK juga mengundang 36 kepala daerah (penjabat gubernur, bupati, dan wali kota).***

Red/K.101