Soroti Tupoksi Komisi Kejaksaan, Asep Muhidin: Urus Internal Komjak Jangan Jumping

Garut, Kabariku- Adanya uji materil terhadap Undang-Undang Kejaksaan RI yang telah terdaftar di Mahkamah Konstitsi dengan permohonan Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang pengacara bernama M. Yasin Djamaludin mulai disidangkan.

Asep Muhidin, pemerhati kebijakan publik menyatakan, Komisi Kejaksaan seharusnya tidak perlu lebih jauh menyampaikan statement yang menyebutkan perlu waspada terhadap bentuk perlawanan dari koruptor besar dan seterusnya.

“Lihat tanggapan dari Kejaksaan Agung yang justru menyikapinya dengan santai, bahkan cukup sederhana tetapi sangat bermakna,” ucap Asep Muhidin. Jum’at (16/6/2023).

Menurutnya, semua pgak harusnya siaga dalam menghadapi hal seperti ini, bisa saja dilakukan dalam bentuk fisik atau psikis sehingga perlu diantisipasi sejak dini.

“Itu kan penuh makna, bukan melontarkan statement ini bentuk perlawanan koruptor,” cetusnya.

Pernyataan Komjak tersebut, lanjut dia, kurang etis dilontarkan, karena tupoksi Komisi Kejaksaan diatur dalam Perpres 11 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

“Jadi baiknya perbaki dan koreksi internalnya dalam melaksanakan tugas dan wewenang Komjak saja agar tercipta Kejaksaan yang hebat, bukan turut bekomentar yang menduga-duga perlawanan koruptor,” terangnya.

Asep Muhidin mencontohkan, salah satunya Komisi Kejaksaan tidak pernah memberikan informasi resmi hasil akhir dari pengaduan masyarakat Kabupaten Garut terhadap dugaan pelanggaran oknum Jaksa.

“Apakah itu bukan tebang pilih dalam menanggapi penanganan laporan? apakah itu integritas dan tugas Komjak dalam menangani pengaduan masyarakat?” tanya dia.

“Jadi perbaiki atau benahi saja internal Komjak sendiri karena saya yakin Kejaksaan tetap akan kuat dan berwenang melakukan penanganan perkara korupi, tidak akan dilemahkan,” imbuhnya.

Asep Muhidin lantas merincikan, Komjak yang memiiki tugas yaitu:

1. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya

2. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan

3. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan

4. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti; dan

Wewenang Komisi Kejaksaan

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;

2. Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;

3. Memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;

4. Meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;

5. Menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dun prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan

6. Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.***

Red/K.101