Pemerintah Gandeng Swasta: 1.000 Unit Rusun Subsidi Siap Dibangun

Jakarta, Kabariku— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui skema kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan BUMN.

Dalam kunjungan kerja terbarunya, Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru terkait pembangunan rumah susun (rusun) subsidi.

Kunjungan itu, terkait peninjauan usulan lokasi pembangunan untuk program pemerintah 3 juta hunian rakyat.

Salah satu terobosan yang disiapkan pemerintah adalah skema pembangunan berbasis Corporate Social Responsibility (CSR).

“Tanahnya tetap milik negara, kemudian dibangun oleh swasta, dan setelah itu dikembalikan kepada negara. Ini bentuk konkret kolaborasi untuk rakyat,” ujar Maruarar, di Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026).

Pada kesempatan itu, perusahaan swasta Astra International sebagai mitra pemerintah langsung menyatakan komitmennya untuk membangun 1.000 unit rumah susun. Setiap unit dirancang memiliki dua kamar dengan luas sekitar 35 meter persegi, lengkap dengan fasilitas dasar seperti kamar mandi.

Pembangunan akan dimulai segera setelah lahan milik negara tersedia. Lokasi proyek akan ditentukan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk jajaran BUMN dan PT KAI.

Ara panggilan akrabnya menekankan, langkah ini merupakan implementasi langsung arahan Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong kerja cepat dan nyata demi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah bawah (MBT).

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program besar pemerintah dalam penyediaan hunian di kota-kota padat penduduk.

“Kami akan prioritaskan kota dengan tingkat kepadatan tinggi. Ini baru tahap awal, ke depan akan terus berkembang ke berbagai wilayah,” ujar Doni.

Selain Jakarta, pemerintah juga akan melakukan survei lokasi di kota lain seperti Bandung untuk memperluas program serupa.

Ara juga menegaskan pentingnya pemanfaatan aset negara secara optimal untuk kepentingan rakyat. Ia menyoroti adanya lahan milik negara yang saat ini dikuasai pihak lain, dan berkomitmen untuk mengembalikannya bagi pembangunan hunian publik.

“Kepentingan negara untuk rakyat, utamanya rakyat kecil, negara tidak boleh kalah. Ini demi kesejahteraan bersama,” tutur Ara.

Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, Ara juga berencana meninjau kondisi Rusun Cengkareng sebagai evaluasi proyek sebelumnya, guna memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga.

Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta, program pembangunan rusun subsidi ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi kebutuhan hunian di Indonesia yang terus meningkat.