Adu Perspektif Dana Desa di APBD Jabar 2026, Dedi Mulyadi Tanggapi Kritik Rudy Gunawan

Garut, Kabariku – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara menanggapi kritik mantan Bupati Garut Rudy Gunawan terkait dugaan pemangkasan anggaran desa dalam draf APBD Jawa Barat 2026.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) sapaan akrab Gubernur Jawa Barat menegaskan, kebijakan yang diambil bukanlah pengurangan anggaran, melainkan perubahan skema pengelolaan dengan menitikberatkan pada skala prioritas pembangunan infrastruktur.

Menurut KDM, berdasarkan penelusuran data anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, aliran dana ke Kabupaten Garut setiap tahunnya terbilang besar, bahkan jika diakumulasi mencapai triliunan rupiah.

Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan kondisi infrastruktur di lapangan.

“Saya melihat data keuangan lima sampai sepuluh tahun ke belakang, ke Kabupaten Garut itu mengalir uang setiap tahun. Kalau diakumulasikan triliunan,” ujar KDM melalui akun di TikTok @kdmfans2029, dikutip Minggu (5/4/2026).

Ia mengungkapkan masih banyak menerima keluhan masyarakat, terutama dari wilayah Garut Selatan, terkait kondisi jalan dan jembatan yang rusak. Kondisi itu, kata Dedi, menjadi dasar perubahan kebijakan dalam penyaluran bantuan keuangan desa.

“Saya terima kasih banget buat Pak Rudy, mantan Bupati Garut yang rajin mengkritik saya. Nuhun banget. Saya banyak menerima komplain dari warga soal jalan butut dan jembatan yang rusak,” katanya.

KDM menegaskan bahwa anggaran desa justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan disebut mencapai dua kali lipat. Namun, penggunaannya kini difokuskan pada penyelesaian infrastruktur yang dinilai paling mendesak.

“Dana untuk desa bukan dikurangin, tapi ditambah malah dua kali lipat. Kami membatasi skala prioritas untuk menyelesaikan jalan yang jelek di desa secara bertahap,” jelasnya.

Kabupaten Garut, lanjut KDM, menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program perbaikan infrastruktur tersebut. Pemerintah provinsi menargetkan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di daerah tersebut.

Meski demikian, KDM juga membuka kemungkinan pengalihan anggaran ke daerah lain apabila kebijakan tersebut tidak mendapat dukungan.

“Kalau keberatan, tidak apa-apa. Kami bisa geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Bupati Garut Rudy Gunawan melontarkan kritik terhadap kebijakan anggaran desa dalam draf APBD Jawa Barat 2026.

Ia menyoroti adanya penurunan signifikan bantuan keuangan untuk desa, khususnya pada sektor infrastruktur.

Rudy menyebut dana bantuan infrastruktur perdesaan yang sebelumnya mencapai Rp130 juta per desa kini hanya sekitar Rp40 juta. Secara total, alokasi anggaran disebut turun dari Rp55 miliar menjadi Rp15 miliar.

“Dulu ada dana bantuan IP dari provinsi Rp130 juta. Sekarang hanya Rp40 juta. Dari Rp55 miliar turun menjadi Rp15 miliar. Turunnya Rp40 miliar. Nah yang Rp40 miliar itu katanya dulu buat jalan-jalan desa, tapi di APBD-nya juga tidak ada,” ujar Rudy.

Ia menilai penurunan tersebut berpotensi berdampak langsung pada pembangunan di tingkat desa, terutama infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

Perdebatan ini menegaskan adanya perbedaan pendekatan dalam pengelolaan anggaran desa di Jawa Barat. Di satu sisi, kritik muncul atas kekhawatiran berkurangnya dukungan langsung ke desa, sementara di sisi lain pemerintah provinsi menekankan penataan ulang prioritas untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang dinilai lebih mendesak. Arah kebijakan ini akan diuji pada implementasinya di lapangan.*