Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah, Pemprov Jabar Buka Hotline Darurat untuk Warganya

BANDUNG, Kabariku – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi membuka layanan hotline khusus guna menjamin keselamatan warga Jawa Barat yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung Gubernur Dedi Mulyadi untuk memetakan kondisi pekerja migran, mahasiswa, hingga jemaah umrah di tengah situasi perang yang memanas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, menegaskan perhatian pemerintah daerah terhadap keselamatan warganya di luar negeri.

“Pak Gubernur, peduli terhadap keselamatan warga Jawa Barat yang ada di Timur Tengah. Itu menjadi perhatian serius,” ujar Adi di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa.

Menurutnya, langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan pascaserangan udara ke sejumlah kota di Iran dan aksi balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk yang berdampak pada penutupan wilayah udara secara luas.

Warga Jawa Barat yang berada di kawasan konflik maupun keluarga di Indonesia yang membutuhkan informasi dapat menghubungi nomor 0821-2603-0038. Layanan tersebut dikelola secara kolaboratif oleh tim Humas dan Diskominfo Jabar untuk memetakan kondisi riil warga di lapangan.

“Untuk sementara disiapkan kanal aduan melalui ‘hotline’. Warga Jawa Barat di Timur Tengah bisa menyampaikan kondisinya dan apa yang diperlukan, nanti akan kami tindak lanjuti,” kata Adi menjelaskan mekanisme pelaporan itu.

Pendataan warga, lanjutnya, terus diperbarui mengingat sebaran mereka yang luas, mulai dari pekerja migran, mahasiswa, hingga jemaah umrah yang tertahan.

“Beberapa sudah menyampaikan kondisi mereka kepada kami dan komunikasi terus kami lakukan secara bertahap,” ucapnya.

Setiap laporan yang masuk akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat guna menentukan langkah evakuasi. Proses tersebut dinilai tidak mudah karena sebagian besar wilayah udara di kawasan konflik ditutup untuk penerbangan komersial.

Sebelumnya, operasi gabungan antara AS dan Israel melancarkan serangan besar ke Iran sejak Sabtu (28/2) waktu setempat yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta sejumlah petinggi militer Iran. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke Israel serta sejumlah pangkalan militer dan aset milik AS di beberapa negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi menyatakan Kedutaan Besar AS di Riyadh diserang dua pesawat nirawak yang menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan kecil. Sejumlah negara pun meminta warganya keluar dari Arab Saudi, meski proses evakuasi terkendala penutupan wilayah udara yang membuat banyak orang terjebak.