Pemerintah Salurkan Bantuan Bencana Sumatra Lebih dari Rp100 Miliar, Distribusi Capai 97 Persen

Jakarta, Kabariku – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan dan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berlangsung cepat, tepat, dan terukur. Hingga akhir Desember 2025, total nilai bantuan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatra yang telah tersalurkan mencapai Rp100.484.346.880.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa bantuan tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk kebutuhan dasar untuk mendukung penanganan darurat di wilayah terdampak.

“Total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana Sumatra yang sudah tersalur sebanyak Rp100.484.346.880 berupa lauk-lauk, family kit, kids wear, dan kebutuhan bahan makanan untuk 42 dapur umum,” ujar Agus Jabo dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.

Ia merinci, bantuan tersebut dialokasikan sebesar Rp43.606.958.300 untuk Provinsi Aceh, Rp19.418.596.580 untuk Provinsi Sumatra Barat, dan Rp37.458.792.000 untuk Provinsi Sumatra Utara. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang kepada 86 ahli waris dengan total anggaran Rp1.290.000.000.

Agus Jabo menegaskan bahwa proses pencairan santunan dilakukan setelah data korban diverifikasi oleh pemerintah daerah dan BNPB.

“Setiap data yang telah diverifikasi oleh Bupati, oleh wali kota, dan BNPB, segera akan kami tindak lanjuti dengan proses pencairan untuk santunan korban meninggal tersebut,” ungkapnya.

Selain bantuan tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan berbagai bantuan pascabencana yang siap disalurkan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tunai sebesar Rp3.000.000 per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga bagi penerima hunian sementara maupun hunian tetap, bantuan tambahan lauk-pauk sebesar Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan pemberdayaan ekonomi pascabencana secara tunai sebesar Rp5.000.000 per keluarga berdasarkan hasil asesmen.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa dalam satu bulan terakhir distribusi logistik telah mencapai 1.526 ton dengan tingkat distribusi sebesar 97 persen.

Di Posko Iskandar Muda, Aceh, laju distribusi logistik tercatat sebesar 80,93 persen. Sementara itu, di Sumatra Utara distribusi logistik di Posko Silangit mencapai 98,2 persen dan di Posko Kualanamu sebesar 72,4 persen. Adapun distribusi logistik di Sumatra Barat telah mencapai 93,5 persen.

“SOP kami itu tidak ada barang yang datang tinggal lebih dari 2×24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80 persen,” tegas Abdul Muhari.

Terkait dana tunggu hunian, Abdul Muhari menjelaskan bahwa sebanyak 16.264 kepala keluarga telah terdata secara by name by address dan telah tervalidasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan akan disalurkan melalui mekanisme jemput bola dengan melibatkan bank-bank Himbara.

“Pencairan 600 ribu per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antre di bank,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa rekening penerima bantuan telah dibuka dan penyaluran tahap pertama akan segera dilakukan, sementara proses pendataan untuk tahap berikutnya masih terus berjalan.***